Luhu, Maluku — Pertemuan akbar yang digelar Pemerintah Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, pada Selasa (07/05) di Kantor Desa Luhu menjadi momentum penting dalam memperkuat kesatuan pemerintahan desa.
Seluruh kepala dusun dari wilayah petuanan hadir untuk menyatakan sikap bersama dalam menghadapi isu-isu negatif yang belakangan mencuat ke publik.
Sekretaris Desa Luhu, Amir Hatala, menegaskan bahwa forum ini digelar untuk memperkuat komitmen transparansi, mempererat koordinasi antar-dusun, dan menegaskan bahwa Pemerintah Negeri Luhu tetap solid dan terbuka terhadap pengawasan publik.
“Kami tidak tinggal diam ketika fitnah beredar tanpa dasar. Pemerintah Negeri Luhu siap diperiksa kapan saja oleh Inspektorat atau lembaga mana pun. Kami juga terbuka bagi masyarakat, organisasi kepemudaan, atau siapa saja yang ingin tahu soal penggunaan ADD dan DD. Silakan datang dan bertanya,” ujar Hatala di hadapan para kepala dusun.
Menurutnya, opini yang beredar beberapa waktu terakhir di media dan ruang publik hanyalah narasi sepihak yang sengaja dibangun oleh kelompok tertentu dengan motif menjatuhkan nama baik pemerintah negeri. Ia menegaskan bahwa isu tersebut sangat tidak berdasar dan cenderung bersifat provokatif.
Rapat tersebut juga menjadi ajang evaluasi kinerja para kepala dusun selama enam bulan terakhir.
Para kepala dusun menyampaikan dukungan penuh terhadap pemerintah desa dan menegaskan bahwa tidak ada praktik penyelewengan dana sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan, mereka mendorong agar Pemdes mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang telah menyebarkan informasi yang merugikan nama baik desa.
“Desa ini dibangun bersama. Jangan biarkan opini sesat merusak kepercayaan masyarakat. Jika memang pemerintah desa tidak bersalah, kami mendukung untuk menempuh jalur hukum,” kata salah satu kepala dusun.
Dusun-dusun yang hadir dalam pertemuan antara lain Ely Jaya, Batu Lubang, Asam Jaya, Hatawano, Amaholu Tengah, Amaholu Los, Mangge-Mangge, Talaga, Kambelu, Nasiri, Lirang, Temi, Erang, Tapinalu, Ulatu, Warau, Saluku, Liaela, Waelapia, dan Waiputi. Sementara kepala dusun dari Limboro dan Wayasel berhalangan hadir karena sakit.
Melalui konsolidasi ini, Pemerintah Negeri Luhu kembali menegaskan bahwa transparansi dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, sembari menyerukan agar seluruh elemen masyarakat menjaga suasana damai dan tidak mudah terpancing provokasi.***
