SAUMLAKI, Trending-Maluku.com – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendesak Pemerintah Pusat mengkaji ulang skema pengelolaan Blok Masela dan mengembalikannya ke offshore (lepas pantai). Sikap ini diambil menyusul polemik ganti rugi tanaman tumbuh di Desa Lermatang yang hingga kini belum tuntas.
Desakan disampaikan langsung Ketua KNPI Tanimbar, Alex Belay, kepada media ini, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, Pemerintah Pusat terkesan tidak serius menyelesaikan persoalan yang timbul akibat spekulasi tanaman tumbuh yang tak kunjung dibayarkan.
“Setelah pembayaran tanaman tumbuh selesai, kita akan masuk lagi pada fase persoalan baru. Ini akan berlangsung secara kontinyu karena pola penyelesaian masalah di Lermatang menggunakan pendekatan bagai pemadam kebakaran, hanya menyelesaikan ketika ada api, tanpa pernah menyentuh akar masalah,” ujar Alex Belay.
Belay menilai polemik di Lermatang bukan sekadar soal ganti rugi vegetasi, melainkan gunung es dari masalah yang jauh lebih kompleks. Karena itu, demi menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, pengembalian ke skema offshore seperti rancangan awal dinilai sebagai langkah paling rasional.
Ia juga membeberkan bahwa dampak keberadaan proyek onshore mulai menunjukkan bias keadilan. Menurutnya, terdapat dugaan kuat bahwa manfaat proyek hanya dinikmati kelompok tertentu, sementara masyarakat umum sekadar menjadi penonton.
“Mulai dari dugaan bagi-bagi proyek pelaksanaan yang ditengarai hanya menyasar kelompok tertentu, hingga proses perekrutan tenaga kerja yang disinyalir kuat sarat akan nepotisme. Pada akhirnya, yang menjadi korban adalah masyarakat Tanimbar sendiri,” tegasnya.
Sikap DPD KNPI Tanimbar yang mengusulkan opsi offshore ini, lanjut Belay, bertujuan mencegah potensi konflik sosial yang lebih besar di kemudian hari. Langkah itu juga dinilai sejalan dengan komitmen mendukung Pemerintah Pusat dalam mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.
“Opsi paling ideal untuk mempercepat seluruh proses investasi dan operasional Blok Masela tanpa hambatan konflik sosial di tingkat lokal adalah kembali ke offshore,” pungkasnya.
Komentar