Ambon, Maluku — Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang bekerja sama dengan Universitas Pattimura (Unpatti) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Riset Smart City di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (20/8/2026).
Diskusi ini mengangkat penelitian berjudull “Peran Teori Komunikasi Massa dan Transformasi Birokrasi Digital dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City di Kota Ambon.”
Kegiatan yang difasilitasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tersebut resmi dibuka oleh
Ketua Tim Peneliti UNIKA, Andreas Pandiangan.
Dalam pemaparannya, Lekransy menyoroti berbagai tantangan perkotaan yang dihadapi Ambon, mulai dari kepadatan penduduk, beban layanan kesehatan yang tinggi, tata ruang belum optimal, persoalan sampah dan kemacetan, hingga ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam integrasi layanan digital.
Ia menegaskan bahwa Smart City bukan sebatas membangun aplikasi, melainkan merombak tata kelola pemerintahan lewat pemanfaatan teknologi secara menyeluruh.
“Implementasinya melalui tahapan seleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan transformasi, dengan prinsip Technology, Governance, Data, People, Sustainability,” kata Lekransy.
Sejak dirintis pada 2017 oleh pempus, program Ambon Smart City mencakup enam dimensi : Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Kinerja program ini mencatatkan hasil positif, di mana Ambon berhasil menembus 10 besar evaluasi nasional Smart City pada 2025 dengan meraih skor 3,6 dari skala 5.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP Unpatti, Prof. Jusuf Madubun, menekankan pentingnya aspek manusia dan budaya lokal dalam transformasi birokrasi digital.
“Smart City harus mampu mengubah data menjadi pengetahuan, keputusan, pelayanan, dan akhirnya kepercayaan publik. Birokrasi digital Kota Ambon perlu memperkuat kapasitas SDM dan budaya kerja yang berakar pada nilai kearifan lokal Ambon dan Maluku,” tegas Madubun.
Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan, menambahkan bahwa riset ini didanai hibah BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI tahun 2026. Penelitian bertujuan merumuskan strategi komunikasi massa dan karakteristik birokrasi digital yang mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.***
Komentar