- “Sekwan DPRD SBB jadi sorotan! 30 anggota dewan difasilitasi ke Jakarta untuk pelantikan yang ditunda, tapi bagaimana pertanggungjawaban anggaran? Publik menanti transparansi: akankah ada penjelasan atau justru polemik semakin besar?”
Oleh: Muhammad Fahrul Kaisuku
Ambon, Maluku– SEHARUSNYA menjadi saksi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada 6 Februari 2025. Namun, agenda itu batal digelar dan diundur ke 18 Februari mendatang.
Di balik penundaan tersebut, ada pergerakan yang menjadi sorotan: 30 anggota DPRD SBB bertolak ke Jakarta, difasilitasi oleh Sekretaris Dewan (Sekwan). Kini, publik mulai mempertanyakan transparansi perjalanan dinas ini. Apakah perjalanan tersebut masih relevan pasca-penundaan? Bagaimana pertanggungjawaban anggaran yang digunakan? Sementara masyarakat SBB umumnya mengetahui kehadiran mereka dalam rangka agenda pelantikan, Bupati Wakil Bupati.
Perjalanan Dinas yang Dipertanyakan
Sebagai wakil rakyat, kehadiran anggota DPRD dalam pelantikan kepala daerah tentu penting. Namun, ketika jadwal pelantikan bergeser, perjalanan mereka ke Jakarta pun menimbulkan tanda tanya besar.
Seorang sumber dari lingkungan pemerintahan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa rombongan DPRD berangkat dengan tujuan menghadiri pelantikan. Namun, ketika acara tersebut ditunda, muncul pertanyaan: apakah mereka akan kembali ke daerah sebelum tanggal 18 Februari atau tetap berada di Jakarta selama hampir dua pekan?
“Kalau mereka tetap di Jakarta, apa kegiatan produktif yang mereka lakukan? Apakah ini murni perjalanan dinas atau ada hal lain?” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Selain itu, penting untuk mempertanyakan bagaimana biaya perjalanan ini dipertanggungjawabkan. Berapa besar anggaran yang sudah dikeluarkan? Apakah ada pengawasan terkait penggunaannya?
Transparansi Administratif yang Dinanti
Setiap perjalanan dinas pejabat negara harus memiliki urgensi dan manfaat yang jelas bagi daerah yang mereka wakili. Jika keberangkatan ini hanya untuk menghadiri pelantikan yang tertunda, maka ada kewajiban untuk menjelaskan bagaimana anggaran perjalanan ini dikelola.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Sekwan DPRD SBB mengenai status keberangkatan mereka pasca-penundaan. Masyarakat berhak mengetahui apakah mereka akan kembali ke SBB dan berangkat kembali menjelang pelantikan atau tetap tinggal di Jakarta.
Memantau Pergerakan Sekwan Jelang 18 Februari
Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada anggota DPRD, tetapi juga pada pergerakan Sekwan yang bertanggung jawab atas perjalanan dinas ini. Bagaimana langkah Sekwan dalam memastikan penggunaan anggaran tetap sesuai prosedur? Apakah ada keputusan baru terkait keberadaan para anggota DPRD di Jakarta?
Memasuki hari-hari menuju 18 Februari, publik akan terus memantau apakah ada kebijakan baru atau transparansi yang lebih baik dalam laporan perjalanan dinas ini. Jika tidak ada kejelasan, bukan tidak mungkin hal ini akan menjadi polemik yang lebih besar di kemudian hari.
Masyarakat menunggu jawaban. Akankah ada penjelasan terbuka mengenai perjalanan ini, atau justru pertanyaan publik dibiarkan menggantung tanpa kepastian?***
Komentar