Ambon, Maluku — Bukan kebetulan PDI Perjuangan Maluku memilih 1 Juni—Hari Lahir Pancasila—sebagai momen menggelar Rapat Koordinasi Fraksi DPRD se-Provinsi Maluku.
Di bawah kepemimpinan Benhur George Watubun, DPD PDI Perjuangan menjadikan tanggal keramat itu bukan sekadar seremoni, tapi panggung ideologis untuk menegaskan ulang arah perjuangan partai.
Benhur membuka rapat koordinasi (Rakor) dengan satu garis tegas, Pancasila 1 Juni adalah ideologi hidup, bukan artefak sejarah.
Di hadapan para anggota fraksi dari seluruh tingkatan legislatif, ia menabuh genderang konsolidasi dengan seruan yang tak main-main.
“Pancasila bukan milik tafsir yang kabur. Ia lahir dari rahim sejarah, digagas oleh Bung Karno sebagai bintang penuntun perjuangan. Kita tidak sedang memperingati teks, kita sedang menegaskan arah,” tegasnya.
Rakor itu bukan sekadar agenda administratif partai. Ia menjelma ruang politik untuk membaca eskalasi nasional, membedah kebijakan pusat yang mandul di daerah, serta merumuskan sikap partai terhadap tantangan bangsa, dari kemiskinan, stunting, hingga ketimpangan pembangunan.
Benhur menggugat kebijakan yang tak berpihak. Ia mengkritik keras pelaksanaannya yang mandek di level bawah. Dan lebih dari itu, ia menantang fraksi untuk melampaui peran administratif menjadi aktor transformatif.
“Kita bukan stempel kekuasaan. Kita adalah wajah ideologi di parlemen. Kalau ada kebijakan yang menyesatkan arah perjuangan rakyat, maka kita wajib bersuara. Bahkan menolak!”
Kepada kader-kader fraksi, Benhur tak segan melontarkan evaluasi keras. Ia menyinggung soal kedisiplinan, militansi, hingga loyalitas yang mulai luntur.
“Jangan sembunyi di balik alasan kesehatan. Kalau lambungmu sakit, silakan ke dokter. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk bolos dari tugas ideologis. Kita ini pejuang, bukan pengeluh,” tegasnya.
Dalam Rakor itu, Benhur juga mengingatkan tugas besar menghadapi Kongres PDI Perjuangan. Ia menegaskan garis sikap: DPD Maluku siap mengawal keputusan partai, termasuk mendukung penuh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum.
“Jangan kira karena kita di Maluku lalu kita boleh pasif. Setiap kader, dari pusat hingga daerah, wajib menyuarakan satu garis: kita tegak lurus pada keputusan partai. Dan kami mendukung penuh Ibu Ketua Umum melanjutkan kepemimpinan,” katanya lantang.
Ia menutup arahannya dengan ajakan untuk memperkuat koordinasi dan menyederhanakan rekomendasi.
“Cukup lima atau enam poin. Fokus, strategis, dan bisa diukur. Jangan biarkan rekomendasi kita menjadi dokumen indah yang berakhir di laci,” serunya. ***
Komentar