AMBON, Maluku— Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Maluku mengingatkan pentingnya menjaga etika digital dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kritik dinilai sah dalam demokrasi, namun tidak seharusnya disertai ejekan fisik atau penyebaran hoaks yang merendahkan martabat seseorang.
Ketua Tim Periksa Fakta Mafindo Maluku, Aril Salamena, dalam rilisnya di Ambon, Rabu (8/10/2025), menyoroti maraknya konten berbau body shaming dan informasi palsu yang menyerang pribadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Menurut Aril, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance dalam sistem demokrasi.
Namun, belakangan ini kritik terhadap kebijakan Bahlil dan kementeriannya kerap berubah menjadi serangan pribadi yang tidak berdasar.
“Kritik terhadap pemerintah itu sah dan penting dalam demokrasi. Tapi cara menyampaikan kritik juga harus beradab. Menyerang pribadi, apalagi dengan body shaming, itu tidak bisa dibenarkan,” tegas Aril.
Ia menilai fenomena ini menunjukkan menurunnya kualitas ruang digital di tengah masyarakat. Alih-alih memperkaya diskusi publik, ujaran yang berisi ejekan fisik justru mengaburkan substansi kritik terhadap kebijakan.
“Kritik seharusnya fokus pada isi kebijakan, bukan pada tubuh, wajah, atau asal-usul seseorang. Kalau ruang publik berubah jadi ajang hinaan, itu bukan lagi demokrasi, tapi degradasi moral,” ujarnya.
Mafindo Maluku menemukan sebagian besar hoaks terkait isu ESDM dan Menteri Bahlil beredar di grup WhatsApp dan unggahan Facebook. Konten tersebut kerap berupa pesan berantai, gambar, atau video yang telah dimanipulasi sehingga tampak meyakinkan.
“Polanya jelas. Banyak pesan viral yang seolah berisi ‘bocoran informasi’, padahal hasil editan atau potongan konteks. Karena dikirim dari teman atau keluarga, orang cenderung percaya dan langsung menyebarkan,” jelas Aril.
Ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati menerima informasi dari platform tertutup seperti WhatsApp yang tidak memiliki sistem verifikasi publik. Informasi menyesatkan yang tersebar di sana dapat menciptakan opini keliru dan bahkan memicu kebencian terhadap individu tertentu.
Melalui berbagai kegiatan literasi digital di Maluku, Mafindo terus mengajak masyarakat untuk berpikir kritis dan berempati dalam bermedia sosial.
Aril menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan internet, tetapi juga tentang tanggung jawab moral saat menyebarkan informasi.
“Literasi digital itu bukan hanya tahu cara pakai internet, tapi juga tahu kapan harus berhenti membagikan sesuatu yang belum pasti kebenarannya,” ujarnya.
Aril juga menekankan pentingnya empati digital — kesadaran bahwa di balik setiap akun media sosial ada manusia dengan perasaan yang bisa terluka.
“Kita boleh tidak setuju dengan Menteri Bahlil atau siapa pun, tapi tidak pantas menyerang fisiknya. Kritik boleh keras, tapi jangan kehilangan rasa hormat,” katanya.
Sebagai langkah solusi, Mafindo Maluku mendorong masyarakat untuk aktif melakukan pemeriksaan fakta sebelum membagikan informasi apa pun.
“Gerakan Periksa Sebelum Sebar itu sederhana tapi sangat penting. Kalau setiap orang mau cek dulu sebelum bagikan, ruang digital kita akan jauh lebih sehat,” tutur Aril.
Menutup pernyataannya, Aril mengajak masyarakat, tokoh publik, dan komunitas daring untuk mengembalikan etika dalam berpendapat di dunia maya.
“Kami tidak membela siapa pun, tapi kami ingin mengingatkan: jangan hilangkan adab dalam berdebat. Perbedaan pandangan itu sehat, asalkan disampaikan dengan hormat,” ujarnya.***
Komentar