SBT, Maluku,- Hadir di Gedung DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri mengakui masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar di sektor pendidikan dan kesehatan, meski sejumlah capaian telah ditorehkan sepanjang 2025.
Pengakuan itu disampaikan Bupati SBT, Rabu (8/4/2026) di ruang paripirna.
Dalam pemaparannya, Bupati menguraikan capaian di sektor pendidikan yang mencakup 392 satuan pendidikan, terdiri dari 181 taman kanak-kanak (TK), 155 sekolah dasar (SD), dan 56 sekolah menengah pertama (SMP), dengan total 25.527 siswa.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyediakan 1.555 ruang kelas serta didukung 3.246 tenaga pendidik. Namun demikian, capaian tersebut diakui belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan partisipasi sekolah.
“Capaian itu belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat partisipasi sekolah,” katanya.
Ia merinci, angka partisipasi sekolah untuk usia 7-12 tahun tercatat 84,32 persen, sementara usia 13-15 tahun hanya 71,47 persen. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan masih adanya anak usia sekolah yang belum terjangkau layanan pendidikan, terutama pada jenjang SMP.
“Angka tersebut menegaskan masih ada anak-anak usia sekolah yang belum terjangkau pendidikan,” tuturnya.
Gambaran serupa juga terjadi di sektor kesehatan. Pemerintah daerah mencatat terdapat 366 fasilitas kesehatan yang terdiri dari dua rumah sakit hingga 255 posyandu yang tersebar di wilayah SBT.
Dari sisi sumber daya manusia, tersedia 2.078 tenaga kesehatan, termasuk 42 dokter umum dan 13 dokter spesialis. Meski demikian, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan tersebut belum sepenuhnya menjamin pemerataan layanan, terutama di wilayah terpencil dengan kondisi geografis yang menantang.
Bupati mengakui, peningkatan kualitas dan pemerataan layanan masih menjadi fokus pemerintah daerah ke depan.
“Pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Ia juga menyadari, capaian yang dipaparkan dalam laporan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya menyajikan angka-angka capaian, tetapi juga menghadirkan langkah konkret agar layanan pendidikan dan kesehatan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok.*
Komentar