Ambon, Maluku — Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Pemuda Muhammadiyah Maluku, Farham Suneth, mempertanyakan kinerja puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku yang dinilai belum maksimal menunjukkan progres kerja kepada publik, Selasa (19/05).
Menurut Suneth, visi pembangunan Sapta Cita Lawamena tidak boleh hanya terlihat diperjuangkan oleh gubernur semata, sementara banyak OPD justru nyaris tidak tampak aktivitas maupun capaian kerjanya di ruang publik.
“Publik melihat gubernur bekerja dan terus bergerak. Tetapi pertanyaannya, puluhan OPD ini kerja apa saja? Masyarakat berhak tahu program mereka, progresnya seperti apa, dan sejauh mana dampaknya bagi rakyat,” kata Suneth, Selasa.
Ia menilai keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya baru dalam birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku. Sebab, menurutnya, masyarakat tidak boleh dibiarkan minim informasi terkait jalannya pemerintahan daerah.
“Jangan sampai Sapta Cita Lawamena terkesan hanya dibebankan kepada gubernur. Semua OPD harus ikut bergerak, bekerja, dan menyampaikan capaian mereka secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.
Suneth menyebut, hingga saat ini hanya beberapa OPD yang terlihat aktif menyampaikan program dan pelayanan publik melalui media massa maupun ruang informasi publik lainnya. Sementara sebagian besar dinas lain terkesan berada di zona aman tanpa transparansi kinerja.
Ia juga menyoroti masih adanya pola pikir birokrasi yang lebih fokus menjaga posisi dan karier dibanding menunjukkan karya nyata di lapangan.
“Penyelamatan karier pejabat jangan dibangun melalui pendekatan-pendekatan yang tidak profesional. Jabatan harus dipertanggungjawabkan dengan kerja nyata, inovasi, dan pelayanan publik yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Suneth meminta Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, melakukan evaluasi terhadap OPD yang dinilai pasif serta tidak memiliki keterbukaan informasi kepada publik.
Menurutnya, ketimpangan semangat kerja antar-OPD dapat memengaruhi percepatan pembangunan daerah apabila tidak segera dibenahi.
Dalam kesempatan itu, Suneth turut memberikan apresiasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku yang dinilai tetap menghadirkan inovasi pelayanan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Ia mengatakan, inovasi yang dilakukan mungkin terlihat sederhana, namun memiliki dampak langsung bagi masyarakat karena menyentuh kebutuhan publik sehari-hari.
“Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, masih ada OPD yang mampu menghadirkan inovasi dan aktif memberikan informasi kepada masyarakat. Hal-hal seperti ini yang seharusnya menjadi contoh bagi dinas lainnya,” katanya.
Menurut Suneth, keterbukaan kepada media bukanlah ancaman bagi birokrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik.
“Media jangan dijauhi. Justru media adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Publik harus tahu pemerintah bekerja apa, sejauh mana progresnya, dan manfaatnya untuk rakyat,” tandasnya.***
Komentar