Piru, Maluku — Proyek jalan senilai Rp 7,3 miliar di ruas Tahalupu–Tihu, Kecamatan Huamual Belakang, Pulau Kelang, menuai sorotan keras. Infrastruktur yang baru dikerjakan pada 2023 itu kini justru dalam kondisi rusak parah—dipenuhi lubang, retakan memanjang, hingga longsoran di sejumlah titik.
Kerusakan dini tersebut memicu kemarahan publik. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas warga justru berubah menjadi hambatan, mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Sejumlah organisasi kemahasiswaan bersama warga Pulau Kelang menilai proyek ini tidak sekadar gagal secara teknis, tetapi juga kuat dugaan bermasalah sejak proses pelaksanaan.
Mereka menyoroti kemungkinan pekerjaan yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun spesifikasi teknis yang ditetapkan.
“Anggaran Rp 7,3 miliar itu bukan angka kecil. Tapi fakta di lapangan sangat memprihatinkan. Ini bukan sekadar kerusakan biasa, ini indikasi kuat adanya ketidakwajaran yang harus diusut,” tegas perwakilan mahasiswa, Kamis (16/4).
Mahasiswa bahkan mulai mencium adanya indikasi penyimpangan serius, mulai dari kualitas pekerjaan yang diduga di bawah standar hingga kemungkinan praktik yang mengarah pada penyimpangan anggaran.
Tidak tinggal diam, mahasiswa Pulau Kelang memastikan akan mengonsolidasikan gerakan.
Aksi demonstrasi tengah disiapkan sebagai bentuk tekanan publik, sekaligus mendorong aparat penegak hukum untuk segera bertindak.
“Kami tidak akan berhenti di wacana. Dalam waktu dekat kami turun aksi dan mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memanggil serta memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam proyek ini,” tegasnya.
Proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh CV Putra Mulia, kontraktor asal Desa Labuang, Namrole, Kabupaten Buru Selatan.
Namun sorotan tidak berhenti pada pelaksana. Tanggung jawab juga diarahkan kepada pihak pemerintah daerah, khususnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat saat proyek berjalan, Nasir Suruali.
Desakan publik kini menguat agar dilakukan audit menyeluruh dan transparan terhadap proyek tersebut. DPRD SBB pun didorong untuk tidak tinggal diam dan segera menggunakan fungsi pengawasannya.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Publik menanti: akankah dugaan penyimpangan ini dibongkar hingga tuntas, atau kembali hilang tanpa kejelasan?***
Komentar