Piru, Maluku– Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperkuat upaya peningkatan kualitas pembelajaran dengan menggelar Rapat Koordinasi Ekosistem Pendidikan dengan agenda Analisis Situasi Pembelajaran Satuan Pendidikan.
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari proses belajar bersama mengenai strategi pembelajaran literasi.
Forum ini diarahkan untuk memotret kondisi pembelajaran secara nyata di satuan pendidikan, mulai dari praktik yang telah berjalan baik, persoalan yang dihadapi, hingga akar masalah yang perlu ditangani secara bersama.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBB, Jafar Siddik, M.Pd, menegaskan bahwa proses peningkatan kapasitas guru dan pemangku kepentingan pendidikan tidak boleh berhenti pada kegiatan pelatihan.
Menurut dia, pengetahuan yang diperoleh harus diterjemahkan menjadi perubahan konkret di sekolah dan ruang kelas.
“Pengetahuan yang kita peroleh harus masuk ke sekolah, masuk ke ruang kelas, masuk ke dalam praktik pembelajaran, dan pada akhirnya memberikan perubahan terhadap kualitas belajar anak-anak kita,” ujar Jafar.
Ia menekankan, analisis situasi pembelajaran menjadi penting agar setiap kebijakan pendidikan tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi berangkat dari data dan persoalan nyata yang dihadapi satuan pendidikan.
Semangat yang dibangun dalam forum tersebut adalah “Satu Data, Satu Analisis, Satu Gerakan Perbaikan Pembelajaran.”
Jafar mengatakan, analisis situasi bukan dimaksudkan untuk mencari pihak yang harus disalahkan. Sebaliknya, proses tersebut menjadi instrumen untuk menemukan persoalan secara objektif sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang dapat dilakukan secara bersama.
“Kita tidak datang untuk menunjuk siapa yang salah. Kita datang untuk memahami apa yang harus diperbaiki,” katanya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada guru dan sekolah.
Ekosistem pendidikan membutuhkan dukungan lintas sektor karena keberhasilan belajar anak turut dipengaruhi berbagai faktor di luar ruang kelas.
Karena itu, rapat koordinasi melibatkan sejumlah unsur, antara lain Bappeda, DPRD, DPKAD, Dinas Sosial, DP3A-KB, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Kesehatan, Perpustakaan, Kementerian Agama, PGRI, pengawas, koordinator wilayah pendidikan, fasilitator daerah, serta Tim INOVASI.
Kolaborasi tersebut diperlukan karena persoalan pendidikan memiliki keterkaitan dengan kesehatan anak, perlindungan dan kondisi sosial, ketersediaan bahan bacaan, lingkungan belajar, keamanan sekolah, kompetensi guru, hingga dukungan kebijakan dan pembiayaan.
Melalui forum ini, pemerintah daerah menargetkan tiga hasil utama, yakni tersedianya gambaran yang jelas mengenai situasi pembelajaran di satuan pendidikan, adanya kesepahaman mengenai persoalan serta akar masalah yang menjadi prioritas, dan tersusunnya langkah tindak lanjut yang jelas, terukur, serta dapat dilaksanakan bersama.
Dengan pendekatan tersebut, data tidak berhenti sebagai laporan administratif. Data diharapkan menjadi dasar untuk menentukan persoalan prioritas, menyusun kebijakan, mengarahkan intervensi, dan mengukur perubahan yang terjadi di sekolah.
Dari data menjadi analisis, dari analisis menjadi keputusan, dari keputusan menjadi aksi, dan dari aksi menjadi perubahan nyata bagi anak-anak SBB.
Kadis Jafar menegaskan, penguatan ekosistem pendidikan pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan: memastikan setiap anak di Seram Bagian Barat memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, tumbuh, dan berkembang secara optimal.***
Komentar