Wali Kota Ambon Jawab Desakan Publik, Penertiban Bukan Soal Kekerasan Tapi Keadilan Sosial

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 21 Juni 2025 - 02:47 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Ambon, Maluku– Menanggapi desakan publik soal penertiban kawasan pasar Batu Merah yang dinilai semrawut, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tidak sedang pilih kasih.

Ia menjelaskan, kebijakan penataan kawasan pasar harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan terencana.

Pernyataan itu disampaikan Wattimena saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 di Pasar Arumbae, Kamis (19/6/2025). Dalam forum itu, ia membantah anggapan bahwa penertiban di Pasar Mardika adalah bentuk kekejaman pemerintah terhadap pedagang.

“Jangan melihat penertiban sebagai tindakan kejam. Ini adalah langkah untuk menata kota secara tertib dan bermartabat,” tegasnya.

Wattimena menjelaskan, Pasar Mardika ditertibkan karena Pemkot telah menyediakan tempat relokasi yang memadai.

Sebaliknya, penertiban di kawasan Batu Merah belum dilakukan lantaran menunggu penyelesaian pembangunan pasar baru oleh pemerintah negeri setempat.

“Ada yang bertanya, kenapa Pasar Mardika ditertibkan, tapi Batu Merah belum? Jawaban saya sederhana: kita tidak bisa bongkar sesuatu tanpa tahu akan tempatkan mereka di mana,” ujarnya.

Menurutnya, membongkar lapak pedagang tanpa memberikan solusi pengganti merupakan bentuk pengingkaran terhadap nurani kepemimpinan.

Pemerintah, katanya, tidak boleh sekadar mengambil tindakan tanpa perhitungan sosial yang matang.

“Tidak mungkin saya bikin susah pedagang. Tidak mungkin saya bongkar lalu biarkan mereka cari tempat sendiri, atau menyuruh jualan di laut. Itu bukan cara pemerintah yang punya hati,” tegasnya lagi.

Wattimena menekankan bahwa penataan kota tidak bisa dilakukan secara seragam di semua titik. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan kesiapan berbeda, sehingga langkah penataan harus dilakukan secara adil, bukan identik.

“Adil itu bukan memperlakukan semua tempat dengan cara yang sama. Adil itu membongkar dengan tanggung jawab, menata dengan kasih. Pemerintah hadir bukan untuk menyengsarakan, tapi untuk mengangkat martabat rakyatnya,” pungkas Wali Kota Ambon.***

Follow WhatsApp Channel trendingmaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diseminasi Studi Kelayakan Program Hilirisasi Sagu Kabupaten SBT
Pemprov Maluku Dorong 1.713 Lulusan Unpatti Jadi Penggerak Inovasi dan Pembangunan Daerah
BPC HIPMI Ambon dan Kanwil Kemenkum Maluku Bahas Kolaborasi Perlindungan HKI bagi Pelaku UMKM
Pemprov Papar Kondisi Ekonomi Maluku dalam Bisnis Forum ICMI, Harapkan Masukan Jusuf Kalla
Danrindam XV/Pattimura Tegaskan Dugaan Penganiayaan Sertu A.H Diproses
ICMI Maluku Gelar Maluku Business Forum 2026, Jusuf Kalla Tiba di Ambon Disambut Pangdam Pattimura dan Wagub
Dukungan Menteri untuk Industri Sagu SBT Dipertegas di Forum Rapimnas KADIN
PAMA Dukung 17 Program Prioritas Pemkot Ambon, Sangadji: Pemuda Harus Jadi Motor Pembangunan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 08:21 WIT

Diseminasi Studi Kelayakan Program Hilirisasi Sagu Kabupaten SBT

Senin, 2 November 2026 - 05:23 WIT

Pemprov Maluku Dorong 1.713 Lulusan Unpatti Jadi Penggerak Inovasi dan Pembangunan Daerah

Senin, 2 November 2026 - 04:00 WIT

BPC HIPMI Ambon dan Kanwil Kemenkum Maluku Bahas Kolaborasi Perlindungan HKI bagi Pelaku UMKM

Senin, 2 November 2026 - 02:20 WIT

Pemprov Papar Kondisi Ekonomi Maluku dalam Bisnis Forum ICMI, Harapkan Masukan Jusuf Kalla

Minggu, 1 November 2026 - 14:29 WIT

Danrindam XV/Pattimura Tegaskan Dugaan Penganiayaan Sertu A.H Diproses

Berita Terbaru

Trend Kesehatan

Diseminasi Studi Kelayakan Program Hilirisasi Sagu Kabupaten SBT

Senin, 2 Nov 2026 - 08:21 WIT