Piru, Maluku– Aliansi Mahasiswa Pemuda SMN (Suara Masyarakat Nusantara) merencanakan aksi demonstrasi yang akan digelar pada Selasa, 15 Juli 2025 mendatang, bertempat di kantor Bupati Seram Bagian Barat (SBB).
Aksi yang akan digelar itu sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati SBB Ir. Asri Arman – Selfinus Kainama, yang dinilai gagal memenuhi harapan publik dalam program 100 hari kerja.
Terpantau dalam seruan aksinya, aliansi mahasiswa menyampaikan empat poin utama tuntutan yang menjadi dasar aksi protes tersebut:
- Transparansi Program 100 Hari Kerja
Aliansi mendesak Bupati dan Wakil Bupati untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik capaian program 100 hari kerja. Mereka menilai program tersebut tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan minim transparansi. - Reformasi Birokrasi dan Evaluasi OPD
Mahasiswa meminta agar dilakukan perombakan dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah, termasuk pencopotan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak profesional dan tidak mendukung agenda reformasi daerah. - Penyelesaian Batas Wilayah Adat
Aliansi juga menuntut percepatan pemetaan dan penyelesaian sengketa batas wilayah petuanan adat yang selama ini dinilai stagnan dan menjadi sumber ketegangan antar komunitas adat di wilayah tersebut. - Perjuangan Pembangunan Melalui BAPPENAS
Pemerintah daerah diminta untuk secara serius memperjuangkan masuknya program strategis MIP (Masalah Infrastruktur dan Pembangunan) ke dalam perencanaan nasional melalui BAPPENAS.
Aksi yang mengusung tajuk #MosiTidakPercaya ini akan dikoordinasikan oleh tiga tokoh sentral, Moses Seriholo selaku Koordinator Lapangan I, Ary Tawan sebagai Koordinator Lapangan II dan Ismail M. Lussy akan memimpin alias menjadi Jenderal Lapangan.
Rencana aksi ini mendapat perhatian publik media sosial Facebook, mengingat meningkatnya sorotan terhadap kinerja kepala daerah sejak dilantik.
Aliansi Mahasiswa Pemuda SMN menyatakan bahwa aksi ini akan berlangsung secara damai dan terbuka untuk partisipasi masyarakat sipil yang turut memiliki kepedulian terhadap arah kebijakan daerah.***
Komentar