Ambon, Maluku– Imbas dari itu, Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Ir. Asri Arman, dinilai gagal menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat akibat ketidakmampuan memberikan kepastian kepada investor maupun masyarakat. Kritik ini disampaikan oleh Muhammad Fahrul Kaisuku, Direktur Rumah Inspirasi, sebuah lembaga pengembangan kapasitas dan literasi di Maluku.
Menurut Kaisuku, pemerintah daerah tidak menunjukkan komitmen serius dalam mendukung investasi strategis seperti yang ditawarkan oleh PT. Spice Island Maluku (SIM), perusahaan yang bergerak di bidang budidaya dan pengolahan serat pisang abaka menjadi bahan baku industri, termasuk pembuatan kertas uang.
“Investasi PT. SIM bukan hanya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi juga berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja lokal. Ketidaktegasan Bupati dalam menyikapi dinamika di lapangan berpotensi menghambat peluang tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7/2025).
Ketegangan sempat terjadi pada Selasa (8/7/2025), saat alat berat milik PT. SIM mulai diarahkan ke lokasi pembukaan lahan sekitar pukul 10.00 WIT.
Aksi tersebut mendapat pengawalan aparat Polri dan TNI, namun dihadang oleh sejumlah warga yang menolak aktivitas tersebut, hingga terjadi adu argumen.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menyayangkan minimnya komunikasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat.
Ia menilai, penolakan sebagian warga semestinya dapat dicegah apabila Bupati proaktif membangun dialog sejak awal.
“Penolakan warga bisa dimaknai sebagai bentuk kegagalan komunikasi. Pemerintah seharusnya menjembatani aspirasi masyarakat tanpa mengorbankan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” katanya.
Kaisuku juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terseret dalam tarik-menarik kepentingan politik yang justru menghambat pembangunan ekonomi daerah.
“Masalah pengangguran dan kemiskinan di Maluku, khususnya SBB, tidak bisa diselesaikan tanpa dukungan sektor swasta. Pemerintah harus hadir secara tegas dan visioner,” tambahnya.
Ia memperingatkan, apabila PT. SIM gagal beroperasi akibat lambannya respon pemerintah daerah, maka masyarakat berpotensi kehilangan salah satu peluang strategis ekonomi.
“Jika proyek ini batal, kami tidak akan diam. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas dampaknya terhadap masa depan masyarakat,” pungkasnya. *** Ar- Rauf
Komentar