Ambon, Maluku– Lonjakan harga beras yang kian memberatkan masyarakat mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo. Ia menilai kondisi ini bukan lagi semata urusan daerah, melainkan telah menjadi persoalan nasional yang mendesak perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.
“Masalah beras ini sudah menjadi isu nasional. Pemerintah pusat maupun daerah harus melihat ini sebagai sinyal darurat di sektor pangan,” ujar politisi PDI Perjuangan itu, Selasa (5/8).
Alhidayat mengungkapkan, kelangkaan yang terjadi dan memicu lonjakan harga secara merata di seluruh wilayah Maluku merupakan gambaran nyata lemahnya tata kelola pangan di daerah.
Menurutnya, dari sebelas kabupaten/kota, hanya empat yang menjadi sentra produksi beras, itupun dengan keterbatasan hasil yang jauh dari cukup.
Data yang ia paparkan menyebutkan, realisasi produksi beras Maluku tahun 2024 hanya mencapai kisaran 45 ribu ton, sementara kebutuhan masyarakat Maluku berada di angka 110 hingga 120 ribu ton per tahun.
Ketimpangan ini menjadikan Maluku sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Ketergantungan yang terlalu tinggi ini sangat berisiko, apalagi jika pasokan terganggu, maka harga pasti melonjak seperti sekarang,” tegasnya.
Harga beras medium di pasar tradisional saat ini disebut telah menembus Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Sementara itu, beras premium berada di rentang Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram, naik sekitar 10 hingga 15 persen dibanding awal tahun.
Melihat situasi ini, Alhidayat mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku dan Kota Ambon untuk segera mengambil langkah cepat melalui operasi pasar. Ia menilai langkah tersebut penting untuk meredam gejolak harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat kecil.
“Operasi pasar harus segera dilakukan agar harga tidak terus melambung dan semakin membebani warga. Ini soal kepekaan dan respon cepat terhadap kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti panen raya di Kabupaten Maluku Tengah pada 4 Agustus 2025 yang menurutnya harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Ia mengingatkan agar hasil panen tersebut tidak keluar dari Maluku hanya karena tergiur harga jual yang lebih tinggi di luar daerah.
“Kalau memang harga jual di luar lebih tinggi, pemerintah daerah harus punya solusi, seperti skema pembelian bersubsidi. Jangan sampai beras hasil panen rakyat justru hilang dari pasar lokal,” tuturnya.
Alhidayat juga menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang di sektor pangan, agar Maluku tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan pada pasokan eksternal.
Menurutnya, sudah saatnya ada perencanaan terpadu untuk membangun kemandirian pangan di provinsi kepulauan ini.***
Komentar