Ambon, Maluku– Keputusan PT Spice Islands Maluku (PT SIM) untuk menghentikan operasinya di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) memicu gelombang kekecewaan, termasuk dari kalangan pemuda pemerhati investasi di Maluku.
AlMuhajir S. Miru, salah satu tokoh muda yang aktif memantau perkembangan investasi di daerah, menyayangkan langkah Pemerintah Daerah SBB yang dinilai gagal memberikan kepastian hukum bagi investor.
“Ini bukan sekadar soal satu perusahaan hengkang, ini soal sinyal buruk yang kita kirimkan ke dunia luar. Investor telah menggelontorkan dana sekitar Rp600 miliar, tapi justru pulang dengan tangan hampa karena pemerintah daerah tidak mampu menuntaskan persoalan di lapangan,” ujar Miru dengan nada kecewa, Senin (11/8).
Miru menilai, penyelesaian sengketa lahan di Dusun Pelita Jaya yang berlarut-larut mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya komitmen Pemda SBB untuk melindungi iklim investasi.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya menjadi fasilitator yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan dunia usaha secara adil, bukan malah membiarkan ketidakpastian hukum berlarut-larut.
“Pemda SBB seharusnya hadir sebagai penengah, memastikan hak masyarakat dihormati, tetapi juga memastikan investor tidak merasa terjebak dalam proses yang tak berkesudahan. Kalau seperti ini, siapa lagi yang mau menanam modal di sini?” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepergian PT SIM akan meninggalkan efek domino: hilangnya potensi lapangan kerja, terhentinya perputaran ekonomi lokal, dan rusaknya reputasi SBB di mata calon investor lain.
Bahkan ia menilai bahwa kerugian ini bukan hanya ditanggung oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat dan daerah secara keseluruhan.
“Kalau Rp600 miliar bisa hilang begitu saja tanpa solusi, berarti ada masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah kita. Jangan salahkan jika nanti investor lain memilih Maluku Tengah, Ambon, atau daerah lain yang lebih pasti secara hukum,” ujarnya.
Miru mendesak Pemda SBB, khususnya Bupati Asri Arman, untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan dan proses yang membuat PT SIM hengkang.
Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting agar kasus serupa tidak kembali terulang di Maluku.
“Kita harus jujur melihat ini sebagai kegagalan bersama, tapi yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. Jangan sampai nama baik Maluku sebagai tempat investasi ikut rusak karena kelalaian kita sendiri,” pungkasnya.***
Komentar