Ambon, Maluku– Dentuman tifa menggema di ruang utama Hotel Zest, Ambon, Senin (1/9/2025) pagi. Bunyi alat musik khas Maluku itu menandai dimulainya sebuah perhelatan penting: Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku.
Ruang pertemuan dipenuhi berbagai elemen penting: Forkopimda, TNI-Polri, Kanwil Kemenag, KPU Maluku, organisasi kepemudaan, partai politik, pejabat daerah, hingga insan pers. Semua hadir dengan satu tujuan: mencari jalan agar pesta demokrasi ke depan berjalan lebih baik, lebih bersih, dan lebih berintegritas.
Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie, yang hadir mewakili Gubernur Hendrik Lewerissa, membuka acara dengan pesan penuh apresiasi.
“Pemilu adalah mekanisme penting demokrasi. Meski pelaksanaannya di Maluku berjalan baik, masih banyak hal yang perlu kita benahi. Saya optimis evaluasi ini akan melahirkan rekomendasi berharga untuk pemilu yang lebih berintegritas,” tegasnya.
Di hadapan peserta, Ketua Bawaslu Maluku, Dr. Subair Petalolo, M.Si, menegaskan pentingnya refleksi.
Ia mengakui, pengawasan yang dilakukan jajaran Bawaslu pada Pemilu 2024 patut diapresiasi, namun klaim keberhasilan tidak bisa hanya datang dari internal lembaga.
“Kami tidak bisa menilai diri sendiri. Penilaian sejati datang dari seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kritik, masukan, dan bahkan teguran sekalipun adalah vitamin bagi Bawaslu untuk lebih baik ke depan,” ujarnya lantang.
Menurut Subair, ada sejumlah isu strategis yang menjadi sorotan, mulai dari penanganan pelanggaran, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan kelembagaan di semua tingkatan.
Kegiatan ini juga menghadirkan para pakar, di antaranya Direktur Democracy and Electoral Partnership Neni Nur Hayati, Tenaga Ahli Ketua Bawaslu RI Dayanto, serta Anggota Komisi II DPR RI Arief Wibowo yang hadir secara daring. Kehadiran mereka memberi dimensi lebih luas dalam diskusi dan evaluasi.
Di balik forum formal itu, terselip semangat kolektif: menjaga agar demokrasi di Maluku terus tumbuh dengan sehat. Evaluasi ini bukan sekadar catatan administratif, tetapi cermin untuk melihat apa yang sudah baik, apa yang masih rapuh, dan bagaimana memperbaikinya.
Bawaslu Maluku berharap, dari forum evaluasi inilah lahir strategi konkret yang mampu memperkuat integritas pengawasan pemilu.
Transparansi, akuntabilitas, serta sinergi antara pengawas, penyelenggara, aparat hukum, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama agar pesta demokrasi berikutnya benar-benar menghadirkan pemimpin yang lahir dari proses yang jujur dan adil.***
Komentar