Jakarta,– Forum Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL) Angkatan IX Tahun 2025 yang digelar di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025), berlangsung dengan suasana serius.
Sebelas gubernur dari berbagai provinsi hadir, termasuk Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang tampil vokal menyuarakan isu keadilan ekonomi bagi daerah kepulauan.
Dengan mengusung tema besar “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita”, forum ini menjadi ruang strategis membahas arah kebijakan pembangunan nasional.
Bagi Lewerissa, kesempatan ini bukan sekadar ajang bertukar pikiran, melainkan panggung untuk menyampaikan realitas getir yang dihadapi Maluku, provinsi dengan 92,6 persen wilayah laut namun berkapasitas fiskal sangat rendah.
“Maluku adalah provinsi dengan kapasitas fiskal rendah. Kami sangat bergantung pada dana transfer pusat. Kalau ada kebijakan TKD yang berubah, daerah seperti kami bisa meriang, demam, bahkan stroke,” ungkapnya, disambut hening penuh arti.
Ia menyoroti terbatasnya kewenangan daerah dalam mengelola sektor unggulan. Dalam perikanan, provinsi hanya diberi hak mengatur kapal maksimal 30 GT, sementara sisanya dikelola pusat.
Akibatnya, peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nyaris tertutup.
“Pendapatan negara bukan pajak dari sektor perikanan seluruhnya ditarik pusat. Jadi bagaimana kami bisa menggenjot PAD? Tangan kami diikat,” tegasnya.
Situasi serupa terjadi di sektor pertambangan, di mana kewenangan provinsi semakin sempit. Padahal, Maluku menyumbang sekitar 30 persen potensi perikanan nasional dari tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Ironinya, masyarakat tak merasakan manfaat karena praktik transhipment membuat hasil tangkapan tak pernah masuk ke daratan Maluku.
“Pertumbuhan ekonomi eksklusif seperti ini tak memberi manfaat bagi pemilik sumber daya. Yang kami butuhkan adalah pertumbuhan inklusif, yang langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya penuh penekanan.
Lewerissa kemudian mengetuk nurani pemerintah pusat agar meninjau ulang kebijakan yang dinilai menghambat pembangunan daerah.
“Kami ingin membangun ekonomi, tapi di sisi lain kebijakan pusat justru mengamputasi kewenangan daerah. Ini harapan yang tidak realistis,” pungkasnya.***
Komentar