Ambon, Maluku– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon melalui ketua bidang PTKP HMI Cabang ambon, Syahrul Solissa menyoroti proses pembangunan Gedung Seminari dan Aula Xaverium yang dinilai sarat dengan dugaan praktik korupsi.
Soulissa menilai ada upaya penggiringan opini publik oleh sejumlah pihak untuk melindungi kontraktor pelaksana dari sorotan masyarakat, Minggu (21/09).
Menurut gerbong Hijau Hitam itu, yang dibutuhkan dalam kasus ini bukanlah bentuk apresiasi atau pencitraan, melainkan transparansi penuh terkait pelaksanaan proyek, pendampingan aparat penegak hukum (APH), hingga dugaan adanya praktik suap di balik pengerjaan proyek tersebut.
Nama Hj. Mansur Banda, kontraktor sekaligus pemilik PT Nailaka Indah, kembali menjadi sorotan.
Selain perusahaan tersebut, Mansur Banda juga tercatat memiliki sejumlah CV lain yang kerap memenangkan proyek pemerintah.
Namun, kata Soulissa, publik sudah cukup mengenalnya melalui berbagai pemberitaan negatif terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana DAK dan DAU pada proyek-proyek sebelumnya.
“Hj. Mansur Banda bukan nama baru. Hampir semua elemen—mulai dari mahasiswa, masyarakat, politisi hingga akademisi—menyoroti sepak terjangnya. Banyak proyek yang diduga sarat kepentingan politik dan balas budi, tapi hingga kini tidak ada satu pun kasus yang tuntas,” tegas Soulissa.
Pihaknya juga mempertanyakan mengapa perusahaan yang kerap menuai sorotan publik tetap mendapatkan kepercayaan dari pemerintah daerah dalam mengelola proyek-proyek strategis.
Mereka menilai posisi Mansur Banda cukup kuat baik dalam lingkaran pemerintahan maupun dalam proses hukum, sehingga jarang tersentuh oleh penindakan.
“Ini menjadi tanda tanya besar. Apakah seorang kontraktor bisa begitu kebal dari jeratan hukum? Gubernur Maluku seharusnya lebih selektif dan tidak lagi mempercayakan proyek kepada perusahaan yang reputasinya berulang kali dipertanyakan,” tambah dia.
Soulissa menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan informasi serta langkah konkret dari aparat penegak hukum.
“Pemberian apresiasi silakan saja, tetapi yang lebih penting adalah membuka secara transparan indikasi dugaan korupsi yang melibatkan PT Nailaka Indah dan Hj. Mansur Banda. Jangan sampai APH diam dan terkesan takut, karena ini menyangkut kepercayaan publik,” tegasnya. ***
Komentar