Ambon, Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2029, pada Jumat (11/4/2025), di ruang rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku beserta para Asisten dan Staf Ahli, Pimpinan Daerah di 11 Kabupaten Kota, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, BUMN/BUMD, Pimpinan Umat Beragama, Tokoh Masyarakat serta stakeholder terkait.
Vanath berharap agar para peserta rapat tersebut bersifat partisipatif, mengingat dalam banyak kesempatan Gubernur selalu menyampaikan bahwa kami, tidak bisa membangun daerah ini sendiri, karena dibutuhkan pikiran dan tenaga dari banyak orang maupun fiskal dari banyak sumber.
“Gubernur menginginkan masukan dari banyak orang, oleh sebab itu dilibatkan unsur akademis karena kita ingin mendapatkan pertimbangan dari banyak aspek, apakah kebijakan yang dibuat relevan atau tidak,” tambahnya.
Wagub juga menyampaikan kepada para Bupati Walikota maupun perwakilannya yang mengikuti secara daring, terkait isu kemiskinan, di mana tahun 2026 ada panel dari tingkat Provinsi yang memverifikasi perencanaan dari Kabupaten Kota.
Ia juga mengatakan, untuk Kabupaten Kota yang ranking kemiskinannya tinggi akan diteliti, apakah ada alokasi anggaran untuk sektor penyumbang kemiskinan atau tidak, karena kadang-kadang penyumbang kemiskinan terbesar, tetapi tidak ada alokasi anggaran untuk mengentaskan kemiskinan, dan hal ini tidak boleh terjadi.
“Gubernur berpesan bahwa kemiskinan yang ada di Provinsi Maluku ini disumbangkan oleh 11 Kabupaten Kota, tingkat kemiskinan terbesar itu di Kabupaten mana, tentu saja kita punya data, besok kita akan ukur,” tegasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029.***
Komentar