Ambon, Maluku— Momentum 100 hari masa kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, kritik tajam datang dari kalangan pemuda. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Maluku menyuarakan kekecewaannya atas minimnya pelibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Ketua DPD KNPI Maluku, Arman Kalean, menyebutkan bahwa hingga saat ini tidak ada keterlibatan pihaknya dalam forum strategis seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Padahal, keterlibatan pemuda di forum-forum tersebut merupakan amanat konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
>”Kami kecewa karena KNPI Maluku sebagai organisasi pemuda yang sah secara hukum tidak pernah diajak bicara dalam forum-forum perencanaan itu. Ini bukan sekadar soal prosedur, tapi soal masa depan daerah,” kata Arman Kalean dalam keterangannya di Ambon, Senin (2/6).
Arman yang juga menjabat sebagai Kasat Korcab Banser Ambon dan dosen tetap di IAIN Ambon, menilai praktik ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif.
KNPI Punya Legalitas Sah, Tapi Diabaikan
Dalam pernyataannya, Arman menegaskan bahwa kepemimpinan KNPI Maluku saat ini memiliki legalitas formal berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001273.AH.01.08 Tahun 2022. Kepengurusan ini juga berada di bawah naungan DPP KNPI pimpinan Muhammad Ryano Satrya Panjaitan.
“Kami ini bukan organisasi liar. SK Kemenkumham sudah jelas. Kami punya mandat untuk mengawal proses pembangunan daerah. Pemerintah yang menutup mata terhadap fakta ini sedang bermain-main dengan hukum,” tegas Arman.
Ia menilai pengabaian terhadap KNPI bukan hanya bentuk marginalisasi organisasi pemuda, tetapi juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perundang-undangan yang mengatur partisipasi pemuda dalam pembangunan.
Tuntut Ruang Dialog, Bukan Seremonial
DPD KNPI Maluku kini mendesak agar Pemprov Maluku segera membuka ruang dialog khusus antara pemerintah dan unsur pemuda. Bagi KNPI, pembangunan yang berpihak pada rakyat tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan generasi muda sebagai mitra strategis.
“Kami tidak menuntut seremoni. Kami menuntut substansi. Ada banyak hal yang bisa kami kontribusikan jika diberi ruang. Maluku tidak akan bergerak maju tanpa keterlibatan serius pemudanya,” ujar Arman.
KNPI Maluku menyatakan kesiapan mereka untuk menjadi mitra kritis sekaligus solutif bagi pemerintah daerah. Arman menekankan, dalam situasi krisis kepercayaan publik terhadap politik dan birokrasi, justru penting untuk merangkul kekuatan pemuda sebagai agen perubahan.***
Komentar