Ambon, Maluku– Gubernur Maluku menyampaikan sejumlah poin penting hasil kunjungan kerja ke Jakarta pekan lalu, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Gubernur Maluku pada Selasa (8/7).
Dalam lawatannya, Gubernur bertemu dengan sejumlah pejabat kementerian untuk membahas isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat Maluku, khususnya di sektor perikanan, perumahan, dan tata ruang.
“Saya membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perumahan Rakyat, Bappenas, dan Kementerian Pertanian,” ujar Gubernur.
Isu Perikanan dan Kewenangan Provinsi
Salah satu sorotan utama adalah masalah kewenangan dalam pengelolaan perizinan kapal perikanan. Pemerintah provinsi, menurut Gubernur, memiliki kewenangan mengeluarkan izin untuk kapal penangkap ikan dengan kapasitas maksimal 30 GT, namun tidak diberi kewenangan menarik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa retribusi.
“Ini sangat paradoks. Kita keluarkan izin, mereka beroperasi di wilayah kita, kita bantu urusan administrasi, tapi kita tidak bisa menarik retribusi. Ini yang kami sampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan akan kita teruskan ke Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya revitalisasi pelabuhan pendaratan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715, dan 718, serta program bantuan untuk nelayan dan penataan kawasan kampung nelayan.
Perumahan Bersubsidi dan BSPS
Dari hasil komunikasi dengan Kementerian Perumahan, Gubernur menyebutkan Maluku mendapat jatah 2.000 unit rumah bersubsidi. Selain itu, terdapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 1.000 keluarga. Bantuan ini akan berupa dana maksimal Rp20 juta per keluarga, yang sebagian besar digunakan untuk pembelian material bangunan.
“Ini bukan KUR atau subsidi biasa. Dana sekitar Rp17,5 juta akan langsung digunakan untuk material, tidak bisa ditarik tunai oleh penerima,” jelas Gubernur.
Program lain yang turut dibahas yakni penataan kawasan kumuh yang juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Bappenas dan Rencana Pembukaan Kantor Perwakilan di Maluku
Dalam pertemuannya dengan Menteri Bappenas, Gubernur menyambut baik rencana pembukaan kantor perwakilan Bappenas di Provinsi Maluku. “Saya sudah setuju, dan siap menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Ini akan sangat membantu pemantauan dan sinkronisasi program pembangunan nasional di Maluku,” katanya.
Respons Positif dari Menteri Pertanian
Gubernur juga memuji respons cepat dari Menteri Pertanian terhadap berbagai usulan yang disampaikan. Ia menyebut dalam waktu dekat akan kembali melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti kerja sama di bidang pertanian.
“Menteri Pertanian sangat responsif. Tolong dicatat ya, ini luar biasa,” ujar Gubernur mengakhiri keterangannya di hadapan media.***
Discussion about this post