Ambon, Maluku– Dinas Pariwisata Provinsi Maluku mencatat capaian signifikan pada pertengahan 2025 dengan masuk dalam lima besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di provinsi tersebut.
Capaian ini menjadi sorotan positif di tengah berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kewenangan terbatas atas sebagian besar destinasi wisata di Maluku.
Hingga akhir Juni 2025, Dinas Pariwisata berhasil menyumbang PAD sebesar Rp342 juta, yang bersumber dari tiga destinasi wisata di bawah pengelolaan langsung Pemerintah Provinsi, yakni:
- Monumen Gong Perdamaian Dunia
- Pantai Namalat
- Liang Hunimua
Kontribusi sebesar Rp342 juta ini setara dengan 36 persen dari target tahunan sebesar Rp1,10 miliar, memperlihatkan kinerja yang tetap berada pada jalur tepat dan berpeluang besar untuk melampaui target hingga akhir tahun.
Capaian ini menjadi lebih bermakna karena diperoleh dari sebagian kecil objek wisata yang dikelola langsung oleh provinsi.
Sementara mayoritas destinasi wisata unggulan Maluku berada di bawah kewenangan kabupaten dan kota, sehingga tidak dapat dimaksimalkan langsung oleh pemerintah provinsi dalam konteks PAD.
Dalam kondisi anggaran yang ketat, kinerja ini patut diapresiasi. Dari pagu anggaran Rp11 miliar, Rp9,1 miliar digunakan untuk belanja pegawai, menyisakan hanya sekitar Rp1,9 miliar untuk operasional, termasuk pemeliharaan objek wisata, transportasi, dan utilitas dasar.
Untuk mengatasi hal ini, Dinas Pariwisata melakukan berbagai strategi efisiensi dan kolaborasi, salah satunya dengan menggandeng dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menanggapi sejumlah opini yang menyebutkan PAD Dinas Pariwisat terjun bebas tanpa dasar data yang akurat, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Dr. Achmad Jais Ely, menyatakan bahwa kritik semacam itu bisa membingungkan publik dan perlu diluruskan.
“Opini seperti itu perlu diluruskan. Jika ingin mengkritik, mari berbicara dengan data. Jangan sampai opini yang tidak berdasar menjadi konsumsi publik dan merusak kepercayaan,” tegas Jais Ely dalam wawancara pada Selasa, 22 Juli 2025.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemahaman publik bahwa Dinas Pariwisata provinsi tidak mengelola seluruh destinasi wisata di Maluku.
“Ini yang perlu dipahami oleh publik. Kami hanya mengelola sebagian kecil dari total destinasi wisata di Maluku. Jangan seolah-olah semua tanggung jawab ada di provinsi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kritik yang bersifat konstruktif dan berbasis data.
“Kritik adalah vitamin. Tapi kalau dikemas dengan emosi dan tanpa data, itu bukan koreksi—itu provokasi. Mari kita bersama-sama jaga ruang publik agar tetap sehat dan mendorong kemajuan pariwisata Maluku,” pungkasnya.***
Komentar