Ambon, Maluku – Infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), hingga kini masih jauh dari harapan masyarakat. Banyak ruas jalan di daerah bertajuk Saka Messe Nusa itu rusak total, bahkan sebagian masyarakat terpaksa terisolasi lantaran tak memiliki akses yang memadai untuk menuju ke kota kabupaten.
Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Maluku daerah pemilihan (Dapil) SBB, Ismail Marasabessy angkat bicara. Dia mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah berupaya untuk menyuarakan perihal tersebut ke pemerintah kabupaten dan provinsi, namun belum mendapatkan respon yang jelas.
Karena itu, dia meminta Pemkab SBB agar tidak mengalihkan jalan berstatus nasional dan provinsi ke jalan kabupaten, atau turun level. Marasabessy beralibi, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efesiensi anggaran menjadi masalah krusial yang harus dibijaki pemerintah setempat.
“Saya selalu bilang bahwa ruas jalan seperti di Huamual, Waisala, kemudian jalan lingkar Pulau Manipa dan Kelang itu dulunya berstatus jalan provinsi. Bahkan kalau mau dibilang, ruas jalan Huamual itu levelnya nasional, namun belakang Pemkab kemudian menurunkan statusnya menjadi jalan kabupaten. Kita tidak boleh mengambil resiko dengan membebani anggaran daerah. Harus diingat bahwa efesiensi anggaran itu berdampak terhadap seluruh kabupaten, karena itu kita harus berhati-hati dalam melangkah,” katanya kepada Trendingmaluku.com, Sabtu (23/8/2025).
Putra Seram Barat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Maluku itu secara tegas mengingatkan Pemkab setempat, agar berhati-hati dalam mengestimasi anggaran yang akan dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang sudah diturunkan statusnya ke level kabupaten. Maksudnya, yang harus dihitung adalah seberapa besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki SBB.
Karena dengan anggaran yang sangat terbatas, rasanya tidak bisa meminimalisir atau menjadi solusi untuk proses pembangunan di daerah tersebut. Penting untuk disadari juga, kata dia, bukan saja infrastruktur jalan yang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat SBB, namun ada hal lain seperti jembatan dan pelabuhan di Manipa.
“Sampai saat ini masalah tersebut masih menjadi pekerjaan rumah dan belum ada solusinya. Yang membuat saya heran, kenapa jalan yang statusnya menjadi tanggung jawab provinsi diambil alih lagi oleh pemerintah kabupaten. Ini kebijakan yang menurut saya tidak masuk akal,” cetusnya.
Olehnya, dia berharap agar ada inisiatif dari Pemkab dengan melibatkan DPRD Kabupaten serta perwakilan anggota legislatif asal SBB yang berada di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, guna mengkoordinasikan status jalan tersebut ke pemerintah provinsi dan pusat.
“Artinya, status jalan harus dikembalikan lagi ke provinsi dan nasional, sehingga anggarannya menjadi beban negara, bukan malah kabupaten dengan anggaran yang terbatas. Sekali lagi saya ingatkan agar kita tidak salah melangkah karena APBD kita sangat kecil,” ujarnya mengingatkan.
Dia mengatakan, sebagai salah satu aleg yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku, sekiranya bisa saling bahu-membahu dengan Pemkab untuk berkoordinasi bersama pemerintah pusat dan provinsi. Karena efesiensi anggaran, lanjut dia, menjadi kendala bagi daerah untuk bertindak lebih.
“Jadi jalan lingkar Manipa, Kelang, Buano, kemudian di Huamual harus kita usulkan untuk dinaikan statusnya sebagai jalan provinsi. Sementara yang berstatus provinsi diusulkan untuk ditingkatkan ke jalan nasional. Pemkab jangan rancu dan gegabah” tandasnya.
Selain di wilayah-wilayah tersebut, Marasabessy juga menyentil jalan nasional dari arah Kecamatan Kairatu menuju kota kabupaten yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Sekiranya, harap dia, pemerintah bisa secepatnya memperbaiki jalan tersebut karena terlalu banyak yang alami kerusakan fatal dan beresiko bagi pengguna jalan.
“Mestinya jalan menuju kota kabupaten harus diperbaiki, karena itu jalan nasional. Saya juga lihat di tanjakan Piru itu sangat berbahaya sekali. Banyak jalanan yang rusak para dan itu harus diperbaiki secepatnya oleh pemerintah,” desaknya.
Kemudian yang paling penting adalah jalan menuju desa-desa di pegunungan Kecamatan Elpaputtih. Masyarakat di sana, ungkap dia, masih jauh dari sejahtera karena sampai saat ini terus berjalan kaki hingga puluhan kilo meter menyusuri hutan dan sungai. Mereka benar-benar terisolasi!
“Saya pernah beberapa kali berkunjung ke desa-desa itu, seperti di Abio, Huku Kecil dan Ahiolo. Kita terpaksa memarkir kendaraan di Desa Tala untuk jalan ke sana, bahkan turun pun menggunakan rakit,” kisahnya.
Diakhir komentarnya, Marasabessy kembali meminta Pemkab SBB dalam hal ini Bupati Asri Arman segera berkoordinasi untuk diusulkan kembali status jalannya. Jika pemerintah apatis, sudah barang tentu akan menjadi preseden buruk dalam konteks pelayanan terhadap masyarakat. (**)
Komentar