Ambon, Maluku– Desakan agar Ketua DPRD Kota Ambon segera mengosongkan rumah dinas menuai sorotan. Banyak pihak menilai langkah tersebut tidak memiliki dasar yang jelas, bahkan dianggap tidak etis serta sarat kepentingan politik.
Pasalnya, masa jabatan Ketua DPRD Kota Ambon saat ini belum secara resmi berakhir.
Isu yang semakin memperkeruh suasana adalah tuduhan adanya pemukulan di rumah dinas Ketua DPRD. Namun, klaim tersebut telah dibantah langsung oleh pihak yang disebut sebagai korban. Dalam keterangannya, korban menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengalami tindak kekerasan fisik dari Ketua DPRD maupun pihak lain di lingkungan rumah dinas tersebut. Ia juga menepis kabar adanya pesta minuman keras sebagaimana ramai diberitakan.
“Saya klarifikasi bahwa tidak ada kekerasan seperti yang dituduhkan. Semua itu tidak benar,” tegas korban. Ia pun berharap masyarakat lebih berhati-hati dan tidak langsung mempercayai isu-isu yang belum diverifikasi kebenarannya.
Bantahan tersebut semakin menguatkan dugaan adanya manuver politik di balik munculnya isu pengosongan rumah dinas.
Ketua Bidang OKK DPP Presidium Pergerakan Pemuda Maluku, Karim Tamarele, menyatakan bahwa isu yang mencuat secara tiba-tiba ini patut dicurigai sebagai upaya untuk menekan Ketua DPRD agar meninggalkan fasilitas negara sebelum waktunya.
“Kalau masa jabatan beliau masih berjalan dan tidak ada keputusan hukum apapun, maka desakan itu jelas tidak berdasar. Apalagi jika dikaitkan dengan isu pribadi yang ternyata telah dibantah oleh korban sendiri,” ujar Karim.
Hingga saat ini, Sekretariat DPRD Kota Ambon belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dasar hukum permintaan pengosongan rumah dinas Ketua DPRD. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya mengenai motif di balik desakan tersebut.
Sementara itu, masyarakat diimbau tetap tenang, bersikap kritis, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya, mengingat isu-isu politik rentan dipelintir untuk kepentingan tertentu.***
Komentar