Jakarta,- Ditangan Gubernur Hendrik Lewerissa, Maluku mendapat perhatian khusus di pusat. Selasa (16/9/2025), di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri II, Jakarta, sebuah langkah penting ditempuh.
Menteri PKP, Maruarar Sirait bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti sepakat menandatangani Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi serta Penyelenggaraan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan ASN Pemerintah Provinsi Maluku.
Nota kesepakatan itu kemudian disusul dengan pendatangan oleh Bupati/Wali Kota se-Maluku, disaksikan pihak BTN, BP Tapera, Anggota DPR RI Saidah Uluputty, Ketua DPRD Maluku Benhur, hingga berbagai stakeholder lainnya. Menegaskan sinergitas penyediaan serta pemutakhiran data, informasi, dan penyelenggaraan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta ASN Pemerintah Provinsi Maluku. Sebuah langkah maju yang diharapkan memberi harapan baru bagi ribuan keluarga di bumi Raja-Raja.
Lewat komitmen itu, Kementerian PKP bersama BP Tapera mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi bagi MBR dan ASN Pemerintah di Provinsi Maluku tahun 2025. Harapannya, semakin banyak masyarakat dan ASN yang bisa tinggal di rumah layak huni, mengurangi beban berat kepemilikan hunian di daerah kepulauan yang selama ini penuh tantangan.
Sebelum penandatanganan, Menteri sempat menggelar audiensi bersama Gubernur dan para Bupati/Wali Kota se-Maluku. Suasananya penuh keakraban, namun juga tegas soal arah kebijakan.
“Ini kesempatan emas buat Bupati/Wali Kota se-Maluku untuk bicara dengan Kepala BPS langsung. Supaya jauh-jauh mungkin bapak dapat data, informasi, supaya kepake karena data itu penting. Saya sudah perintahkan kita satu data, data dari BPS. Saran saya abis ini bapak rapat dengan BPS,” tegas Maruarar.
Menurutnya, kehadiran BTN juga vital karena bank tersebut menjadi penyalur utama rumah subsidi, dengan target nasional mencapai 220 ribu unit tahun ini.
Dalam forum itu, Menteri juga memberi apresiasi kepada Gubernur Maluku. “Itu pak Gubernur, kami menghormati bapak, itu timnya lengkap,” ucap Maruarar, yang langsung dibalas dengan ucapan terima kasih oleh Gubernur Hendrik Lewerissa.
Dialog bahkan berlangsung hangat ketika Menteri menyapa rombongan kepala daerah. “Kita bantu teman-teman, ini dari jauh-jauh ni dari Maluku. Yang paling jauh dari mana?” tanyanya. Gubernur menjawab, “MBD dan Kepulauan Aru.” Menteri lalu menambahkan, “Dari jauh kita servis dengan pengetahuan dan aturan.”
Di sela penandatanganan, Gubernur tak melewatkan kesempatan untuk menegaskan posisi Maluku dalam membangun dengan dasar data yang jelas.
“Kami memiliki data akurat, dengan data BPS data yang bisa kita andalkan. Jadi kita tidak salah untuk menyasar target penerima bantuan, jadi Valid,” ucapnya mantap.
Pernyataan itu disambut Menteri yang mengingatkan bahwa Presiden sendiri sudah menegaskan arah kebijakan berbasis satu data. “Dalam arahannya, Bapak Presiden dalam rapat kabinet, data yang digunakan hanya satu data dari BPS. Dan kami patuh atas arahan itu, jadi kami tidak menggunakan data yang lain,” ujar Maruarar.
Menteri menambahkan, penilaian terhadap kinerja pemerintah bukan hanya datang dari DPR atau rakyat, tetapi juga dari hasil data BPS secara kualitatif. Hal itu semakin menegaskan bahwa peran data menjadi kunci arah kebijakan ke depan.
Menutup forum, Menteri kembali memastikan, “Kuota untuk rumah bersubsidi 3.000, siap terserap tahun 2025?” Pertanyaan itu dijawab tegas oleh Gubernur Hendrik Lewerissa di hadapan Menteri, para Bupati, dan Wali Kota: “Siap!”
Jawaban lantang itu bukan sekadar kata, melainkan komitmen. Bahwa di tangan Gubernur Hendrik Lewerissa, Maluku sedang diperjuangkan dengan strategi, data yang valid, dan kesungguhan memastikan rakyat tidak hanya dijanjikan, tapi benar-benar merasakan hasil pembangunan. ***
Komentar