Jakarta, Maluku– Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Kegiatan ini menjadi forum strategis nasional dalam mempercepat inklusi keuangan di daerah, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan.
Rakornas TPAKD merupakan agenda rutin OJK yang dihadiri para kepala daerah, pimpinan lembaga keuangan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai strategi nasional dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Gubernur Hendrik Lewerissa menilai, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis keuangan inklusif.
“Percepatan akses keuangan adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah. Sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat harus mendapatkan dukungan nyata melalui kebijakan pembiayaan yang mudah, murah, dan tepat sasaran,” ujar Lewerissa.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat peran TPAKD Daerah melalui kolaborasi dengan perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan instansi terkait.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperkecil kesenjangan akses keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
“Maluku siap menjadi bagian dari gerakan nasional inklusi keuangan. Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, kita dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke pulau-pulau kecil dan pelosok,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam arahannya menekankan bahwa pemerataan akses keuangan bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami mendorong seluruh kepala daerah untuk melihat potensi UMKM di wilayah masing-masing agar dapat memperoleh akses pembiayaan. Pemerataan akses keuangan akan berdampak langsung pada kemajuan ekonomi daerah dan stabilitas makro nasional,” ungkap Airlangga.
Melalui partisipasi aktif dalam Rakornas TPAKD 2025, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat kecil.
Sinergi antara pusat dan daerah diharapkan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan hingga ke pelosok Nusantara.(**)
Komentar