Ambon, Maluku— DPD KNPI Maluku menggelar audiensi dengan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo, Senin (1/12), membahas pengawalan dana pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp1,5 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Pertemuan tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi pemuda terkait pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran penggunaan dana pinjaman agar benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua DPD KNPI Maluku, Arman Kalean, menegaskan bahwa dana pinjaman harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kebutuhan publik.
Ia meminta Komisi III menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, terutama dalam pembahasan Ranperda APBD agar skema alokasi tidak menyimpang.
“Kami berharap Komisi III memastikan anggaran pinjaman Rp1,5 triliun benar-benar diarahkan pada sektor infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Arman.
Arman menambahkan, proyek yang dibiayai dana pinjaman harus bersifat produktif, mendukung usaha masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pihaknya menekankan, pembangunan tidak sekadar menghadirkan fasilitas fisik, tetapi wajib memberikan dorongan terhadap pergerakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“KNPI menyatakan siap menjadi mitra kritis dan konstruktif untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, ” tutup Arman.
Merespons aspirasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo, menyambut positif partisipasi pemuda dalam mengawal kebijakan publik.
Ia memastikan komitmen Komisi III untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pemanfaatan dana pinjaman.
“Kami akan memastikan item pembangunan yang dibiayai pinjaman ini memberi hasil nyata bagi masyarakat.”
“Tidak boleh ada proyek yang hanya menghabiskan anggaran tanpa kontribusi bagi kesejahteraan rakyat,” pungkas Alhidayat.***
Komentar