Wagub Maluku Terima Kunjungan Reses Komisi VIII DPR RI

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 11 Desember 2025 - 13:57 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Ambon, Maluku– Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menerima pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja di Lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/12/2025).

Kunjungan kerja reses yang berlangsung 10–14 Desember itu membahas fungsi pengawasan Komisi VIII di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kebencanaan.

Rapat dipimpin Plh. Sekda Maluku, Kasrul Selang, dan dihadiri Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, pimpinan perguruan tinggi keagamaan, Kakanwil Kemenag, serta sejumlah kepala OPD.

Menyampaikan sambutan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kasrul Selang menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VIII. Ia menjelaskan bahwa Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan 94 persen wilayah laut masih menghadapi tantangan besar dalam penurunan kemiskinan dan pemerataan layanan publik.

Gubernur menegaskan isu-isu yang menjadi kewenangan Komisi VIII sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan Maluku, terutama terkait pelayanan sosial, keagamaan, perlindungan anak, serta penanggulangan bencana. Ia berharap kunjungan Komisi VIII dapat memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Baca Juga :  BKP-BTR Perkuat Dukungan Keamanan dan Pendidikan di Wilayah Perbatasan Pulau Lirang

Beberapa kebutuhan mendesak juga disampaikan, antara lain peningkatan fasilitas Embarkasi Haji Antara Ambon, peninjauan kembali kuota haji Maluku yang menurun signifikan, penambahan petugas haji daerah, serta pembentukan struktur Kemenhaj di Kabupaten MBD dan Kepulauan Tanimbar.

Pemprov turut meminta dukungan pembentukan UPTD pelayanan disabilitas dan gelandangan, serta percepatan pengalihan aset Kemensos.

Pemerintah Provinsi Maluku juga mengusulkan percepatan penyerahan tujuh mobil tanggap darurat serta dukungan terhadap perubahan status IAKN Ambon menjadi universitas.

Pada sektor kebencanaan, Gubernur mengingatkan bahwa Maluku berada pada peringkat pertama provinsi berisiko bencana di Indonesia sehingga membutuhkan penguatan kapasitas daerah, logistik, dan program mitigasi.
Sebagai informasi, sebelum rapat kunker reses dimulai, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januaratmoko, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang dan sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan atensi rehabilitasi sosial.

Baca Juga :  Bupati Sering ke Jakarta, KNPI SBB: Ada Kepentingan Daerah yang Diperjuangkan

Beberapa jenis bantuan yang diserahkan adalah bantuan atensi nutrisi untuk anak dan dewasa, bantuan atensi kewirausahaan (Nasi kuning), bantuan atensi usaha buah/roti,/kelontong yang diterima orang tua anak Sekolah Rakyat dan bantuan kursi roda.

Setelah rapat kunker reses selesai, pertemuan ditutup dengan penyerahan bantuan program kemaslahatan BPKH tahun 2025 terkait renovasi Masjid Al-Anshar, Dusun La Ala, Kabupaten SBT yang diserahkan oleh anggota DPR RI Dapil Maluku, F. Alimudin Kolatlena.

Kemudian penyerahan bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa Buffet Stok logistik bencana regular kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku, bantuan Sembako, bantuan PKH dan atensi Sentra Wasana Bahagia dengan total bantuan senilai Rp. 780. 323. 671. 816 yang diserahkan pimpinan Komisi VIII DPR RI kepada Wakil Gubernur Maluku.***

Follow WhatsApp Channel trendingmaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sengketa Lahan Blok Masela Berlarut, Masyuri Usulkan Kisar, Malra atau Offshore
BRI Tegaskan Zero Tolerance terhadap Fraud dan Korupsi dalam Penyaluran Kredit di Ambon
BRI Cabang Ambon Perkuat Sinergi dan Dukung Prestasi Pendidikan pada HUT ke-74 Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari
69 Tahun Masohi: Merawat Semangat Gotong Royong, Meneguhkan Arah Pembangunan Maluku Tengah
Sudah Cukup Dijanjikan, Pemuda Lermatan siap Palang Lahan 662, Tuntut Kepastian Pembayaran
Pemprov Maluku Dorong 1.713 Lulusan Unpatti Jadi Penggerak Inovasi dan Pembangunan Daerah
BPC HIPMI Ambon dan Kanwil Kemenkum Maluku Bahas Kolaborasi Perlindungan HKI bagi Pelaku UMKM
Pemprov Papar Kondisi Ekonomi Maluku dalam Bisnis Forum ICMI, Harapkan Masukan Jusuf Kalla

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 10:56 WIT

Sengketa Lahan Blok Masela Berlarut, Masyuri Usulkan Kisar, Malra atau Offshore

Rabu, 4 November 2026 - 06:55 WIT

BRI Tegaskan Zero Tolerance terhadap Fraud dan Korupsi dalam Penyaluran Kredit di Ambon

Selasa, 3 November 2026 - 10:47 WIT

BRI Cabang Ambon Perkuat Sinergi dan Dukung Prestasi Pendidikan pada HUT ke-74 Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari

Selasa, 3 November 2026 - 05:51 WIT

69 Tahun Masohi: Merawat Semangat Gotong Royong, Meneguhkan Arah Pembangunan Maluku Tengah

Selasa, 3 November 2026 - 05:18 WIT

Sudah Cukup Dijanjikan, Pemuda Lermatan siap Palang Lahan 662, Tuntut Kepastian Pembayaran

Berita Terbaru