Piru, Maluku– Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Penuel M. Supulatu, meminta publik melihat secara proporsional agenda kunjungan kerja Bupati SBB Asri Arman ke Jakarta.
Supulatu menilai, kunjungan kepala daerah ke pemerintah pusat tidak semestinya langsung dipersepsikan sebagai perjalanan tanpa kepentingan daerah.
Sebab, sejumlah agenda Bupati Asri Arman selama berada di Jakarta tercatat berkaitan dengan upaya memperjuangkan program, dukungan anggaran, serta kebijakan pemerintah pusat untuk kepentingan pembangunan SBB.
“Kalau kita melihat rekam jejaknya, ada sejumlah pertemuan Bupati dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang memang membahas kebutuhan pembangunan SBB. Jadi jangan hanya melihat kunjungannya, tetapi juga apa yang dibawa dan diperjuangkan untuk daerah,” ujar Supulatu kepada media ini, Minggu (9/8/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah memang membutuhkan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah dan besarnya kebutuhan pembangunan di Kabupaten SBB.
Supulatu mencontohkan, pada Juni 2026, Bupati Asri Arman melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Pertemuan tersebut membahas implementasi Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) serta penguatan tata kelola pemerintahan desa di SBB.
“Ini jelas ada kepentingan daerah yang dibawa. Termasuk persoalan tata kelola desa, administrasi pertanahan dan penataan ruang yang sangat berkaitan dengan kebutuhan pembangunan SBB,” katanya.
Agenda serupa juga terlihat ketika Bupati SBB bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada 30 April 2026. Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan sektor pertanian, peningkatan produktivitas berbasis potensi lokal, pembenahan sistem budidaya serta sinkronisasi program pusat dan daerah.
Supulatu menyebut sektor pertanian merupakan salah satu bidang strategis bagi SBB karena berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat dan potensi agro-marine yang menjadi arah pembangunan daerah.
“Kalau pemerintah daerah datang ke kementerian untuk membicarakan pertanian, infrastruktur, desa, perikanan atau pelayanan publik, tentu harus dilihat sebagai bagian dari komunikasi pembangunan. Tidak semua hasil pertemuan bisa langsung terlihat dalam hitungan hari,” ujarnya.
Menurut Supulatu, upaya membuka akses pemerintah pusat juga terlihat dalam agenda Bupati Asri Arman bersama Kementerian Pekerjaan Umum pada Juli 2026.
Dalam audiensi dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Pemkab SBB memperjuangkan usulan pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk Tahun Anggaran 2027. Dalam agenda tersebut, Pemkab SBB juga menyebut adanya dukungan Instruksi Presiden untuk pembangunan irigasi senilai Rp84 miliar.
“Ini salah satu contoh bahwa ada proses lobi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah. Kalau kemudian ada yang mempertanyakan kenapa Bupati sering ke Jakarta, jawabannya sederhana: karena sebagian program pembangunan daerah memang membutuhkan dukungan dan keputusan pemerintah pusat,” tutur Supulatu.
Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya Bupati SBB telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam pertemuan pada Mei 2025, sejumlah agenda yang dibahas antara lain percepatan Koperasi Desa Merah Putih, penguatan infrastruktur desa, program TEKAD, pengembangan potensi desa, program desa nelayan hingga pembangunan tambatan perahu.
Selain itu, langkah membuka konektivitas wilayah juga pernah dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Bupati SBB pada Mei 2025 menyerahkan sertifikat lahan untuk rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Luhu kepada Kementerian Perhubungan.
“Jadi kalau kita bicara kunjungan kerja, harus dilihat agenda dan substansinya. Ada yang berkaitan dengan desa, pertanian, infrastruktur, konektivitas, sampai sektor kelautan dan perikanan. Itu semua adalah kebutuhan daerah,” katanya.
Di sektor kelautan dan perikanan, Pemkab SBB juga tercatat mengusulkan sejumlah desa untuk masuk dalam program Kampung Nelayan Merah Putih.
Pada Maret 2026, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kunjungan ke Dusun Air Buaya, Desa Kairatu, didampingi Bupati Asri Arman. Pemkab SBB disebut mengusulkan 15 desa sebagai lokasi program tersebut.
Supulatu menilai, rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat merupakan bagian penting dalam membuka peluang intervensi pembangunan bagi SBB.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah daerah bukan berarti menutup ruang kritik. Menurutnya, kritik tetap dibutuhkan sebagai bagian dari kontrol publik, tetapi sebaiknya disampaikan berdasarkan data dan konteks yang utuh.
“KNPI tentu menghormati kritik masyarakat. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik. Tetapi kita juga harus adil dalam menilai. Kalau ada informasi bahwa kunjungan Bupati tidak memiliki kepentingan daerah, maka sebaiknya dibuktikan dengan data, bukan hanya berdasarkan asumsi,” tegasnya.
Penuel juga mengatakan bahwa hasil dari komunikasi pemerintah daerah dengan kementerian tidak selalu dapat langsung diwujudkan dalam bentuk proyek atau anggaran pada saat kunjungan berlangsung.
Proses penganggaran pemerintah pusat, menurutnya, membutuhkan tahapan dan sinkronisasi dengan berbagai kementerian maupun lembaga.
Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi dan memperjuangkan kepentingan SBB di tingkat pusat.
“Kita berharap setiap lobi dan komunikasi yang dilakukan Bupati benar-benar menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat. Itu yang harus menjadi ukuran akhirnya. Kalau ada program yang berhasil dibawa pulang ke SBB, tentu masyarakat yang akan merasakan manfaatnya,” ujar Supulatu.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap hasil komunikasi dengan pemerintah pusat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar publik dapat mengetahui agenda, target, serta perkembangan program yang diperjuangkan.
“Jadi bukan soal sering atau tidak sering ke Jakarta. Yang lebih penting adalah apa yang diperjuangkan, dengan siapa berkomunikasi, apa hasilnya, dan sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat SBB,” pungkasnya.***
Discussion about this post