Ambon, Maluku– Perekonomian Provinsi Maluku terus menunjukkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, pertumbuhan ekonomi daerah pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 5,31 persen secara tahunan (year on year/yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,29 persen.
Capaian tersebut disampaikan dalam rilis resmi BPS Provinsi Maluku di Aula Kantor BPS Maluku, Rabu (5/8/2026). Angka pertumbuhan itu juga mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang hanya mencapai 3,39 persen.
Secara kumulatif, ekonomi Maluku pada Semester I Tahun 2026 tumbuh sebesar 5,24 persen. Kondisi ini mencerminkan tren positif sekaligus menunjukkan ketahanan ekonomi daerah yang terus menguat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi secara nasional maupun global.
Pertumbuhan ekonomi Maluku didorong oleh sejumlah sektor strategis, terutama lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, administrasi pemerintahan, perdagangan, konstruksi, serta industri pengolahan.
Sektor pertanian tercatat menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi mencapai 1,18 persen. Kinerja sektor ini didukung peningkatan produksi padi, kenaikan produksi ternak sapi sebesar 22,17 persen, serta produksi perikanan yang mencapai 153 ribu ton atau meningkat 4,39 persen dibandingkan Triwulan II Tahun 2025.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama perekonomian Maluku dengan kontribusi sekitar 70 persen terhadap struktur ekonomi daerah. Komponen ini memberikan sumber pertumbuhan terbesar sebesar 4,11 persen. Selain itu, peningkatan belanja pemerintah, investasi, aktivitas perdagangan, dan impor turut memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah.
Mewakili Gubernur Maluku, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku, Jasmono, menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi Maluku atas penyajian data statistik yang akurat dan komprehensif.
Menurutnya, berbagai indikator strategis yang dipublikasikan BPS menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Data ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merancang perencanaan pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Jasmono.
Ia menambahkan, sejumlah indikator yang dirilis BPS, mulai dari pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, indeks ketimpangan gender hingga hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Triwulan II Tahun 2026, akan menjadi referensi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap data makroekonomi yang telah dipublikasikan dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar memperkuat sinergi pembangunan sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Rilis statistik tersebut turut dihadiri Kepala BPS Provinsi Maluku beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kepala BKKBN, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.***
Komentar