Ambon, Maluku— Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Maluku resmi menggelar Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL) Masa Bakti 2025–2028, Sabtu (7/2/2026), bertempat di Lantai Empat Hotel Grand Avira, Ambon.
Rapat yang dimulai pukul 17.00 WIT dan berakhir sekitar 20.25 WIT itu dinyatakan mencukupi kuorum dan dipandu langsung oleh Ketua OKK BPD HIPMI Maluku, Gadri R. Attamimi.
RBPL dihadiri Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Muhammad Reza Mony dan Sekretaris Umum Gemelita Pattiradjawane, bersama jajaran pengurus.
Agenda utama RBPL difokuskan pada persiapan Sidang Pleno (SDP) Pra Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI yang akan digelar di Kota Makassar, sekaligus pembahasan arah program strategis organisasi ke depan.
Ketua Umum BPD HIPMI Maluku, Muhammad Reza Mony, menegaskan bahwa RBPL menjadi forum konsolidasi penting untuk menyatukan sikap dan kepentingan daerah dalam forum nasional HIPMI.
“RBPL ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi ruang konsolidasi strategis agar HIPMI Maluku hadir dengan gagasan yang solid dan diperjuangkan secara terhormat di tingkat nasional, khususnya dalam Sidang Pleno Pra Munas,” ujar Mony.
Ia menambahkan, HIPMI Maluku akan mendorong isu-isu strategis daerah agar mendapat perhatian serius di forum SDP, terutama yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi kepulauan.
Sementara itu, Sekretaris Umum BPD HIPMI Maluku, Gemelita Pattiradjawane, menekankan pentingnya ketertiban organisasi dan kesesuaian administrasi kepesertaan.
“Kepesertaan SDP telah dirumuskan secara jelas dan tertib. Ini bagian dari komitmen kita membangun HIPMI Maluku yang profesional, taat aturan, dan siap bersaing di level nasional,” kata Pattiradjwane.
Terpantau dalam dalam RBPL tersebut disepakati bahwa utusan penuh BPD HIPMI Maluku pada Sidang Pleno Pra Munas terdiri dari:
- Ketua Umum
- Sekretaris Umum
- Wakil Ketua Umum
- Ketua ketua bidang
Sementara untuk peninjau bebas tidak dibatasi jumlahnya, dengan syarat kepemilikan KTA HIPMI dan memenuhi ketentuan kontribusi sebesar Rp2.500.000.
RBPL juga menetapkan tiga isu strategis yang akan diperjuangkan BPD HIPMI Maluku dalam Sidang Pleno SDP, yakni:
- Perjuangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan Maluku
- Penguatan ketahanan pangan
- Penyiapan nota kesepahaman (MoU) terkait keselarasan isu ketenagakerjaan antara HIPMI dan Pemerintah Daerah Maluku
Selain itu, Bidang OKK BPD HIPMI Maluku diarahkan untuk fokus pada penguatan pengoperasian HIPMI Go, penguatan legalitas HIPMI, serta subsidi daerah bagi pengembangan organisasi.
Pasca agenda SDP, RBPL menetapkan fokus lanjutan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Diklat Daerah (Diklada) yang akan diselenggarakan dengan kepanitiaan terpisah.
Untuk Diklada, disepakati:
- Ketua Panitia: Sahril Salamena
- Sekretaris Panitia: Sarimanela
- Bendahara: Della Ltc
- Koordinator SC: Sekretaris Umum BPD HIPMI Maluku
Diklada direncanakan berlangsung pada bulan Ramadan, dengan agenda Forum Bisnis dilaksanakan setelah bulan puasa.
Sementara itu, untuk Rakerda BPD HIPMI Maluku, ditetapkan:
- Ketua Panitia: M. Fahrul Kaisuku
- Sekretaris Panitia: Cak Anas
RBPL juga menekankan pentingnya sinergitas antara BPD HIPMI Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku, sejalan dengan Visi Sapta Cita Gubernur Maluku dalam mempercepat akselerasi pembangunan daerah.
Sebagai tindak lanjut, seluruh bidang diminta menyampaikan usulan program prioritas dengan prinsip satu bidang satu program, paling lambat 13 Februari 2026.
Rapat ditutup dengan semangat konsolidasi dan komitmen bersama untuk memperkuat peran HIPMI sebagai mitra strategis pemerintah dan motor penggerak ekonomi daerah. **”
Komentar