Ambon, Maluku — Kalangan pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyatakan keberatan terhadap rencana pemindahan proyek Maluku Integrated Port (MIP) dari Waesarisa, SBB, ke Pulau Ambon. Sikap tersebut mengemuka dalam dialog publik bertajuk “MIP SBB Failed” yang digelar DPD KNPI SBB di Ambon, sekaligus menyoroti ketidakhadiran anggota DPRD Kabupaten SBB maupun DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan SBB.
Fungsionaris DPD KNPI Maluku yang juga Ketua Umum PC IMM SBB, Iwan Paisal Tuhuteru, mengkritik sikap para wakil rakyat yang tidak menghadiri forum tersebut. Ia menilai, di tengah upaya Pemerintah Kabupaten SBB memperjuangkan agar pembangunan MIP tetap berada di Waesarisa, dukungan dari lembaga legislatif justru tidak terlihat.
Menurut Iwan, forum dialog yang digagas KNPI SBB merupakan ruang terbuka bagi para pemangku kepentingan untuk membahas masa depan proyek strategis tersebut. Namun, ketidakhadiran para legislator dinilai mencerminkan lemahnya komitmen terhadap aspirasi masyarakat yang mereka wakili.
“Forum ini disiapkan sebagai ruang terbuka untuk mendengar dan mendiskusikan persoalan yang berdampak langsung terhadap masa depan ekonomi masyarakat SBB. Tetapi yang absen justru para wakil rakyat yang seharusnya membawa suara masyarakat,” ujarnya dalam dialog tersebut.
Ia menilai kondisi ini menimbulkan ironi politik di daerah, karena pemerintah daerah masih terus berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat agar proyek MIP tetap dibangun di Waesarisa.
Iwan juga mengingatkan bahwa kehadiran wakil rakyat dalam forum publik merupakan bagian penting dari fungsi representasi dan penyerapan aspirasi konstituen.
“Ketika masyarakat berbicara tentang masa depan daerahnya, wakil rakyat seharusnya hadir dan berdiri di garis depan, bukan justru menghilang dari ruang dialog,” katanya.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui alasan ketidakhadiran para legislator tersebut. Tanpa penjelasan yang jelas kepada publik, sikap tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian terhadap mandat yang diberikan rakyat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten SBB, Alvin Tuasuun, menegaskan bahwa pemerintah daerah masih terus memperjuangkan agar pembangunan MIP tetap berada di Waesarisa.
Ia mengatakan lahan untuk pembangunan pelabuhan terintegrasi tersebut telah disiapkan dan mendapat dukungan masyarakat setempat.
“Kami masih berharap MIP tetap dibangun di Waesarisa. Lahan sudah disiapkan dan masyarakat SBB sangat mendukung. Selama belum ada keputusan final dari pemerintah pusat, kami akan terus memperjuangkannya,” ujar Alvin.
Di sisi lain, Ketua DPD KNPI SBB, Muhamad Fahrul Kaisuku, juga menyayangkan ketidakhadiran para wakil rakyat asal SBB dalam forum yang membahas masa depan daerah tersebut.
Menurutnya, dialog publik yang digagas KNPI seharusnya menjadi ruang bagi para legislator untuk menyampaikan sikap politik sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kami sangat menyesalkan ketidakhadiran para wakil rakyat asal SBB dalam forum ini. Padahal ini ruang terbuka untuk berbicara tentang masa depan daerah,” kata Fahrul.
Dialog publik tersebut digelar sebagai respons atas munculnya kabar pemindahan proyek Maluku Integrated Port dari Waesarisa di Pulau Seram ke Pulau Ambon, yang memicu kekhawatiran masyarakat SBB terhadap dampaknya bagi pembangunan ekonomi daerah.***
Discussion about this post