Ambon, Maluku – Gubernur Maluku secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2026. (Selasa, 14 April 2026)
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa tahun ini merupakan fase percepatan setelah sebelumnya melewati fase konsolidasi untuk meletakkan fondasi pembangunan.
Gubernur menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan memastikan program pembangunan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Di tengah dinamika kondisi global dan perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah, Gubernur menginstruksikan jajaran pemerintah untuk bekerja lebih cerdas dan inovatif. “Keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Inilah momentum untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, hingga seluruh elemen masyarakat,” tegas Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan sejumlah capaian positif indikator makro pembangunan Maluku sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5,44% pada triwulan IV 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,39%. Angka kemiskinan turun dari 15,34% (Maret 2025) menjadi 15,25% (September 2025). Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 74,69 poin, yang menempatkan Maluku pada kategori “Tinggi”. Maluku berhasil keluar dari zona merah dan masuk ke zona hijau dalam penilaian MCP KPK RI tahun 2025. Selain itu, daerah ini meraih predikat Badan Publik Informatif serta penghargaan SPM Awards 2025.
Pemerintah Provinsi terus mengawal kemajuan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Blok Masela, Bendungan Wayapo, dan Maluku Integrated Port. Program pendukung lainnya seperti makan bergizi gratis, rumah layak huni, dan kampung nelayan Merah Putih juga terus diakselerasi untuk memperkuat konektivitas ekonomi.
“Penghargaan yang kita raih bukanlah tujuan akhir, melainkan pemicu untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.***
Komentar