Ambon, Maluku– Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik Maluku, Darul Kutni Tuhepaly, mendesak Gubernur Maluku segera mengaktifkan kembali kawasan pelabuhan Waisarisa yang sebelumnya direncanakan sebagai bagian dari proyek Maluku Integrated Port (MIP).
Tuhepaly menilai Waisarisa memiliki posisi strategis untuk dikembangkan menjadi pusat layanan dry docking atau perbaikan dan perawatan kapal-kapal berukuran besar.
Menurutnya, potensi tersebut harus mulai dioptimalkan sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi maritim sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku.
“Selama ini kapal-kapal besar masih harus keluar daerah untuk doking. Padahal kita punya potensi lokasi dan infrastruktur dasar di Waisarisa yang bisa kita maksimalkan. Ini bukan hanya soal pelabuhan, tapi soal kemandirian ekonomi daerah,” ujar Tuhepaly kepada wartawan, Selasa (12/8/2026).
Ia mengatakan, pengoperasian Waisarisa sebagai kawasan doking kapal besar dapat membuka rantai ekonomi baru. Tidak hanya melalui jasa kepelabuhanan, tetapi juga sektor perbengkelan, logistik, transportasi, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Tuhepaly juga menilai momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Maluku. BUMD, kata dia, tidak seharusnya hanya berorientasi pada pengelolaan aset, tetapi harus didorong masuk ke sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pendapatan berkelanjutan.
“Bayangkan, setiap kapal besar yang doking di sini akan ada pemasukan dari jasa labuh, tambat, bengkel, logistik, sampai tenaga kerja lokal. Ini sumber duit baru yang bisa meningkatkan PAD Maluku secara signifikan,” tegasnya.
Menurut Tuhepaly, Maluku sebagai provinsi kepulauan semestinya memiliki industri jasa maritim yang kuat. Posisi geografis Maluku yang berada di jalur pelayaran serta memiliki wilayah laut yang luas dinilai menjadi modal penting untuk membangun ekosistem industri perkapalan dan jasa pendukungnya.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku tidak membiarkan kawasan Waisarisa berhenti sebagai bagian dari rencana pembangunan masa lalu.
Pemerintah daerah, menurutnya, perlu melakukan kajian teknis dan ekonomi sekaligus membuka komunikasi dengan Kementerian Perhubungan serta pihak terkait untuk memastikan kelayakan pengoperasian kawasan tersebut.
“Jangan sampai aset strategis ini mangkrak. Gubernur harus ambil langkah cepat. Buka Waisarisa sebagai pelabuhan doking, hidupkan BUMD, dan buktikan Maluku mampu mandiri secara ekonomi maritim,” kata Darul.
Ia berharap pemerintah dapat menyusun skema pengelolaan yang jelas, termasuk model kerja sama dengan investor atau badan usaha yang memiliki kompetensi di bidang galangan dan jasa perawatan kapal.
Tuhepaly menegaskan, pengembangan Waisarisa tidak semata-mata berbicara mengenai pembangunan infrastruktur pelabuhan, tetapi bagaimana Maluku mampu menangkap perputaran ekonomi dari aktivitas kapal yang selama ini justru dinikmati daerah lain.
“Kalau kapal-kapal besar bisa kita tarik untuk doking di Maluku, maka uang yang selama ini keluar daerah bisa berputar di sini. Itu yang harus dipikirkan pemerintah,” pungkasnya.***
Komentar