Piru, Maluku— Kemampuan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menjaga stabilitas fiskal dinilai layak mendapat apresiasi di tengah tantangan pengelolaan keuangan yang juga dihadapi pemerintah kabupaten/kota lain di Maluku.
Direktur Walang Aspirasi Rakyat Maluku, Kristian Sea, mengatakan kemampuan menjaga keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan kebutuhan pembangunan yang besar, sementara kapasitas fiskal daerah masih menghadapi keterbatasan.
Menurutnya, dalam situasi seperti itu, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata seberapa banyak proyek yang diumumkan, tetapi bagaimana pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kewajiban rutin, kesejahteraan aparatur, pelayanan publik dan pembangunan.
“Kalau kita melihat daerah-daerah di Maluku, persoalan fiskal bukan hanya milik SBB. Hampir semua daerah menghadapi tantangan bagaimana menjaga kemampuan keuangan di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Karena itu, ketika SBB mampu menjaga fiskal sekaligus memastikan pemerintahan tetap berjalan, ini patut diapresiasi,” kata Kristian.
Ia menilai posisi SBB justru menarik karena di tengah keterbatasan tersebut pemerintah masih memiliki ruang untuk menjalankan pembangunan infrastruktur.
Kristian mencontohkan pekerjaan jalan Huamual yang terus dieksekusi serta progres pembangunan jalan Ahiolo yang tetap berjalan meskipun masih menghadapi kendala terkait kawasan hutan lindung.
“Ini yang saya sebut sebagai pembangunan senyap dan berdampak. Tidak perlu ugal-ugalan mengampanyekan pembangunan sana-sini, tetapi masyarakat melihat ada pekerjaan yang benar-benar bergerak. Jalan Huamual dieksekusi, Ahiolo juga ada progres, meskipun ada persoalan kawasan hutan lindung yang memang membutuhkan proses penyelesaian,” ujarnya.
Menurut Kristian, pendekatan tersebut berbeda dengan pola pembangunan yang terlalu mengandalkan publisitas. Bagi dia, pembangunan seharusnya diukur dari eksekusi dan manfaat, bukan dari seberapa sering pemerintah mempromosikannya.
“Pembangunan senyap bukan berarti pemerintah tidak bekerja. Justru pembangunan yang baik adalah ketika pemerintah bekerja, proyek berjalan, persoalan diselesaikan dan masyarakat akhirnya merasakan dampaknya,” katanya.
Kristian mengatakan tantangan fiskal yang dihadapi SBB juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Dokumen perencanaan pembangunan Maluku mencatat kapasitas fiskal wilayah masih menjadi tantangan, dengan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat yang tinggi.
Karena itu, menurut dia, menjaga agar keuangan daerah tetap sehat merupakan pekerjaan yang jauh lebih penting daripada sekadar mengejar ekspansi belanja.
“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, pemerintah daerah harus pintar menentukan prioritas. Jangan semua ingin dikerjakan sekaligus. Yang paling penting adalah kewajiban pemerintah aman, pelayanan publik berjalan dan pembangunan prioritas tetap bergerak,” jelasnya.
ASN Jadi Indikator Paling Krusial
Kristian menilai indikator paling krusial dalam tata kelola pemerintahan justru berada pada kemampuan pemerintah memastikan kesejahteraan aparatur sebagai pelayan publik.
Ia menyebut keberlangsungan pembayaran hak ASN, PPPK penuh maupun paruh waktu memiliki dampak sosial-ekonomi yang besar bagi SBB.
“Bicara fiskal jangan hanya bicara angka. Di balik APBD ada ribuan manusia. Ada ASN, PPPK penuh, PPPK paruh waktu dan keluarganya. Mereka adalah anak-anak Saka Mese Nusa yang bekerja untuk daerahnya sendiri,” tegasnya.
Menurut Kristian, kemampuan Pemkab SBB menjaga fiskal sehingga hak aparatur tetap dapat dipenuhi merupakan bentuk perlindungan terhadap ribuan keluarga.
“Kalau Pemda mampu menjaga fiskal dan dari situ ribuan ASN bisa tetap bekerja, menerima hak dan menghidupi keluarganya, maka pemerintah sebenarnya sedang menyelamatkan ekonomi ribuan keluarga Saka Mese Nusa,” katanya.
Ia menilai perspektif tersebut penting karena pemerintah daerah lain di Maluku juga menghadapi kebutuhan yang sama: menjaga belanja aparatur, pelayanan dasar dan pembangunan di tengah ruang fiskal yang terbatas.
Pemprov Maluku sendiri pada 2026 masih menempatkan penguatan PAD dan kemandirian fiskal sebagai agenda penting. Pemerintah provinsi menyebut ketergantungan terhadap Dana Transfer ke Daerah masih menjadi tantangan dan mendorong optimalisasi pendapatan daerah.
Bagi Kristian, kondisi tersebut menjadi alasan mengapa SBB harus menjaga pola pengelolaan keuangan yang hati-hati.
“Jangan karena ada sedikit ruang fiskal kemudian belanja dilakukan tanpa perhitungan. Justru ketika keuangan mulai terkendali, pemerintah harus semakin disiplin,” ujarnya.
Bukan Berlomba Bangun, Tetapi Berlomba Berdampak
Kristian menilai persaingan pembangunan antardaerah di Maluku seharusnya tidak dimaknai sebagai perlombaan siapa yang paling banyak membuat proyek.
Menurut dia, ukuran yang lebih sehat adalah siapa yang mampu mengubah keterbatasan anggaran menjadi pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bukan siapa yang paling banyak membangun di atas kertas, tetapi siapa yang paling mampu membuat anggaran yang terbatas menjadi manfaat yang nyata. Itu yang harus menjadi ukuran,” katanya.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai salah satu sektor yang harus terus mendapat perhatian SBB. Namun, pembangunan tersebut tetap harus berjalan dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek regulasi, termasuk persoalan kawasan hutan dalam pembangunan jalan Ahiolo.
“Kalau ada kendala kawasan hutan lindung, tentu harus diselesaikan sesuai aturan. Jangan dipaksakan. Tetapi pada saat yang sama jangan juga dijadikan alasan untuk berhenti. Pemerintah harus mencari jalan keluarnya,” ujarnya.
Kristian juga melihat kesehatan fiskal sebagai fondasi untuk membangun sektor pendidikan jangka panjang.
Sebagai pihak yang memberi perhatian terhadap pembangunan pendidikan, ia mengatakan pemerintah daerah membutuhkan kemampuan fiskal yang berkelanjutan untuk menyiapkan generasi masa depan, termasuk Generasi Beta, generasi yang berada setelah Generasi Alpha.
“Kalau kita bicara pembangunan pendidikan untuk Generasi Beta, kita sedang bicara 10, 20 bahkan 30 tahun ke depan. Itu membutuhkan pemerintah yang fiskalnya sehat. Tidak mungkin kita menyiapkan generasi masa depan kalau setiap tahun pemerintah sibuk menyelesaikan masalah keuangan,” katanya.
Karena itu, Kristian mengapresiasi kemampuan Pemkab SBB menjaga keseimbangan antara kewajiban pemerintahan dan agenda pembangunan.
“Bagi saya, SBB tidak perlu meniru daerah lain dalam hal banyaknya proyek. SBB harus punya model sendiri: fiskalnya sehat, ASN aman, pelayanan berjalan dan pembangunan yang benar-benar berdampak terus bergerak,” tegasnya.
Ia berharap pola “pembangunan senyap dan berdampak” dapat dipertahankan Pemerintah Kabupaten SBB.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun, ketika ada kebijakan dan kinerja yang dinilai positif, masyarakat sipil juga harus mampu memberikan apresiasi secara objektif.
“Pemerintah harus tetap dikontrol. Tetapi jangan sampai karena terlalu sibuk mengkritik, kita lupa mengakui sesuatu yang memang baik. Ketika fiskal terjaga, hak aparatur aman dan pembangunan tetap berjalan, itu harus kita apresiasi,” pungkas Kristian.***
Komentar