Ambon, Maluku– Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Semmy Huwae menegaskan, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) di Maluku tidak lagi sekadar menjadi infrastruktur pendukung sektor perhubungan. Moda transportasi tersebut telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan.
Hal itu disampaikan Semmy saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Bidang Penyeberangan yang diikuti para kepala dinas perhubungan kabupaten/kota se-Maluku serta sejumlah pemangku kepentingan, Selasa (8/9/2026).
FGD yang berlangsung sehari itu membahas sejumlah isu aktual sektor penyeberangan, termasuk evaluasi lintasan eksisting serta usulan lintasan baru untuk tahun 2027.
Semmy mengatakan, kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan menempatkan transportasi penyeberangan pada posisi strategis. Konektivitas antarpulau, kata dia, berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pelayanan dasar, hingga mobilitas sosial masyarakat.
“Saya kira konektivitas yang lancar, aman dan terjangkau adalah kunci utama bagi negeri beribu pulau ini untuk mengikis disparitas harga barang dan mempercepat pertumbuhan wilayah,” kata Semmy.
Menurut dia, pengelolaan transportasi penyeberangan di Maluku harus dilakukan secara komprehensif. Hal itu mencakup pemenuhan standar keselamatan pelayaran, sinkronisasi usulan trayek perintis, kepatuhan terhadap regulasi, hingga penyesuaian tarif pelayanan untuk menjaga keberlangsungan operasional armada.
Semmy menilai FGD tersebut memiliki nilai strategis karena diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Saya berharap diskusi hari ini dapat berlangsung secara konstruktif, terbuka, transparan dan berbasis pada data riil lapangan,” ujarnya.
Mantan Penjabat Bupati Maluku Tenggara itu juga menekankan sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian dalam arah kebijakan transportasi penyeberangan ke depan. Di antaranya prioritas keselamatan dan kualitas layanan, penguatan konektivitas dan integrasi trayek, serta peningkatan sinergi antarpemangku kepentingan.
Ia mengingatkan agar hasil FGD tidak berhenti sebagai dokumen rekomendasi.
“Usai diskusi, tidak boleh berhenti di atas kertas. Tantangan riil di lapangan sedang menanti,” tegasnya.
Tantangan tersebut, kata Semmy, mulai dari optimalisasi lintasan keperintisan, peningkatan kualitas pelayanan, hingga modernisasi infrastruktur pelabuhan penyeberangan.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik Kementerian Perhubungan yang diwakili staf Direktorat Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP), pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD, untuk memperkuat perspektif dan kolaborasi dalam membangun konektivitas transportasi di Maluku.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan bisa memiliki perspektif yang kuat dalam semangat membangun negeri, memperkokoh sinergi dan mempertajam kolaborasi,” katanya.
Semmy berharap seluruh hasil pembahasan FGD dapat dikawal hingga tahap implementasi. Menurutnya, keberhasilan kebijakan transportasi penyeberangan harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, terutama dalam membuka keterisolasian wilayah dan menekan disparitas harga antarpulau.
FGD tersebut kemudian ditutup oleh Kepala Bidang Penyeberangan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Maryos Dessy Parera.
Kegiatan itu menghasilkan sejumlah konsep strategis yang akan menjadi bahan dalam penyusunan dan penguatan kebijakan transportasi penyeberangan Maluku ke depan. ***
Komentar