SAUMLAKI, Trending-Maluku.com, – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menyatakan bahwa persoalan ganti rugi tanaman tumbuh milik masyarakat Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Kementerian ESDM.
Hal ini disampaikannya kepada warga Tanimbar melalui grup WhatsApp Suara Rakyat Tanimbar (SRT), Minggu (8/11/2026) Pkl. 01.47 WIT berdasarkan penyaksian langsung dalam percakapan antara Gubernur Maluku dan Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia.
Menurut Anos, percakapan tersebut terjadi saat kegiatan Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Gubernur Maluku secara langsung menyampaikan persoalan ganti rugi tanaman tumbuh di Lermatang kepada Menteri ESDM, dan penyelesaiannya akan ditindaklanjuti sesuai petunjuk Menteri.
“Beta sendiri ikut menyaksikan dan mendengar secara langsung percakapan Gubernur Maluku maupun Sekda Provinsi Maluku dengan Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia,” ujar Anos dalam pesan tertulisnya.
Ia menambahkan, Sekda Provinsi Maluku, Sadali Le, juga menjelaskan bahwa Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah berkoordinasi dua hari sebelumnya.
Menurut Sadali, persoalan tanaman tumbuh di Lermatang ditargetkan selesai pekan depan dengan beberapa pilihan penyelesaian bagi masyarakat terdampak.
“Karena beta menyaksikan dan mendengar langsung percakapan tersebut, maka beta ingin mengajak seluruh basudara di WAG SRT untuk tetap tenang, bersabar, dan menaruh kepercayaan terhadap proses penyelesaian yang sedang dilakukan Pemerintah,” imbau Anos.
Politisi itu mengaku memahami keresahan dan harapan warga, karena menyangkut hak-hak masyarakat yang harus mendapat kepastian.
Namun ia menegaskan pentingnya memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti komitmen tersebut, sambil tetap mengawal prosesnya agar berjalan adil, transparan, dan sesuai hak masyarakat.
“Mari katong berikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti komitmen tersebut, sambil tetap mengawal prosesnya agar berjalan adil, transparan, dan sesuai hak masyarakat,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi angin segar bagi warga Desa Lermatang yang selama ini menantikan kepastian ganti rugi tanaman tumbuh.
Dengan target penyelesaian pekan depan, pemerintah diharapkan segera merealisasikan komitmen tersebut demi tercapainya asas keadilan sosial bagi kesejahteraan masyarakat.
Komentar