PIRU, MALUKU – Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), James Kapuate membenarkan adanya pengibaran bendera bercorak Republik Maluku Selatan (RMS) di tiang bendera Kantor Dinas Pariwisata SBB, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Kepala dinas yang akrab disapa Jems itu mengaku tidak mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsung.
Informasi mengenai berkibarnya bendera itu baru diterimanya pada Selasa pagi, ketika dirinya bersama sejumlah pegawai sedang mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di Kantor Bupati SBB.
Pengakuan tersebut disampaikan Jems saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, informasi awal diterimanya melalui laporan seorang pegawai Dinas Pariwisata yang mengirimkan foto bendera bercorak empat warna yang telah diturunkan dari tiang bendera kantor.
Bendera tersebut diketahui telah lebih dahulu diturunkan oleh Justus Tanikuewele, seorang pensiunan anggota kepolisian yang menemukannya saat melakukan aktivitas jalan pagi.
“Betul, bendera RMS naik, tetapi kami sebagai pegawai tidak tahu. Kami baru mengetahui setelah pagi hari Selasa, 10 November 2026. Saat itu kami sedang mengikuti upacara Hari Pahlawan di Kantor Bupati,” ungkap Jems.
Setelah menerima laporan tersebut, Jems mengaku langsung mengambil langkah dengan meneruskan informasi kepada Bupati dan Wakil Bupati SBB serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP).
Ia juga memastikan kejadian itu telah dilaporkan kepada pimpinan daerah dan dibahas secara khusus bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten SBB.
“Kami sudah melaporkan kepada pimpinan dan sudah melakukan rapat secara khusus dengan Kesbangpol. Kami siap diperiksa,” tegasnya.
Jems turut menjelaskan kondisi pengamanan Kantor Dinas Pariwisata yang dinilainya masih memiliki keterbatasan. Menurut dia, lokasi kantor relatif jauh dari kawasan permukiman warga dan cenderung sepi.
Selain itu, kantor tersebut belum dilengkapi kamera pengawas (CCTV) maupun petugas keamanan atau satpam. Kondisi tersebut, kata dia, berkaitan dengan keterbatasan anggaran pengamanan.
“Kantor kami memang jauh dari permukiman dan kondisinya cukup sepi. Tidak ada CCTV maupun satpam yang menjaga kantor karena memang tidak tersedia anggaran untuk pengamanan. Kami hanya memiliki lampu sorot sebagai penerangan di lingkungan kantor,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pengibaran bendera tersebut berlangsung tanpa sepengetahuan dirinya maupun pegawai Dinas Pariwisata.
“Ini tidak disengaja dan kami tidak tahu apa-apa,” ujarnya.
Sementara itu, Justus Tanikuewele, yang menemukan sekaligus menurunkan bendera tersebut, membenarkan bahwa bendera bercorak RMS sempat berkibar di tiang bendera Kantor Dinas Pariwisata SBB pada Selasa (10/11/2026).
Saat ditemui media ini, Justus mengungkapkan bahwa dirinya melihat bendera tersebut sekitar pukul 06.00 WIT ketika sedang melakukan aktivitas jalan pagi.
“Saya sendiri yang menurunkan sekitar pukul enam pagi. Waktu itu saya sementara jalan pagi. Setelah melihat bendera tersebut, saya langsung menurunkannya,” kata Justus.
Ia menjelaskan, ketika ditemukan, bendera tersebut sudah dalam posisi terikat pada tali tiang bendera yang digunakan untuk menaikkannya.
Setelah diturunkan, bendera itu kemudian diserahkan kepada pihak Intelijen Polres SBB.
“Setelah saya turunkan, bendera tersebut saya serahkan kepada Intel Polres SBB,” ungkapnya.
Keterangan Justus sekaligus memperjelas bahwa bendera tersebut telah terpasang di tiang kantor sebelum ditemukan dan diturunkan sekitar pukul 06.00 WIT. Namun, hingga kini belum diketahui siapa pihak yang memasang dan menaikkan bendera tersebut maupun waktu persis pemasangannya.
Peristiwa ini menjadi perhatian karena terjadi di lingkungan kantor pemerintahan daerah, tepat pada momentum peringatan Hari Pahlawan. Aparat berwenang diharapkan dapat menelusuri kronologi secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pengibaran bendera tersebut.
Sementara itu, pihak Dinas Pariwisata SBB menyatakan siap memberikan keterangan dan mengikuti proses pemeriksaan apabila diperlukan oleh aparat berwenang.***
Komentar