Piru, Maluku– Kepolisian Resor (Polres) Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Seriawan, Kecamatan Kairatu, untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Dalam perkara tersebut, Kepala Desa Seriawan berinisial AP telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kapolres SBB AKBP Refindo Pradikta Rulando mengumumkan penanganan perkara itu dalam konferensi pers di Aula Polres SBB, Jumat, 13 November 2026.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten SBB, dugaan penyimpangan pengelolaan ADD dan DD tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara, daerah, atau desa sebesar Rp451.049.100.
Nilai kerugian itu tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat SBB Nomor 700.1.2.1/15 tertanggal 15 Oktober 2026.
Rinciannya, kerugian pada Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp159.896.040. Sedangkan pada 2023 sebesar Rp291.153.060.
Dalam dokumen penyidikan disebutkan, Pemerintah Negeri Seriawan menerima transfer ADD dan DD melalui rekening pemerintah desa di Bank Maluku-Malut sebesar Rp1.414.378.000 pada 2022 dan Rp1.335.097.652 pada 2023.
Penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut. Di antaranya, pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif untuk pembayaran upah tenaga kerja, pembangunan bak air bersih, belanja modal kendaraan bermotor, serta kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan.
Polisi juga mengidentifikasi dugaan penggelembungan harga atau mark-up pada pengadaan bahan bantuan material, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan fasilitas jamban, belanja pakaian, serta pengadaan makan dan minum relawan Covid-19.
Dugaan penyimpangan lainnya meliputi kelebihan pembayaran jasa angkut, pertanggungjawaban fiktif belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan kendaraan, hingga pengeluaran kas ADD dan DD yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban.
Untuk mengungkap perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 32 orang saksi. Mereka terdiri atas masyarakat penerima bantuan, pemilik toko, perangkat desa, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pegawai Badan Umum Daerah (BUD), serta auditor.
Penyidik juga mengumpulkan sejumlah alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, hingga barang bukti. Di antaranya surat keputusan pengangkatan perangkat Negeri Seriawan, rekening koran Bank Maluku atas nama pemerintah desa, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022.
Dalam perkara ini, AP disebut menjabat sebagai Kepala Desa Seriawan sejak 2021 hingga saat ini. Berdasarkan surat keputusan bupati, yang bersangkutan juga memiliki kedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
Kapolres menegaskan, AP telah resmi ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/113/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim tertanggal 4 November 2026.
Penanganan perkara ini menjadi perhatian karena anggaran ADD dan DD semestinya digunakan untuk membiayai pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, seluruh dugaan penyimpangan yang diungkap penyidik tetap harus diuji dalam proses peradilan. Penetapan tersangka tidak serta-merta menyatakan seseorang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.***
Komentar