AMBON, MALUKU – Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, menegaskan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD merupakan kristalisasi aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan melalui perencanaan pembangunan daerah, bukan sekadar daftar keinginan politik.
Penegasan itu disampaikan Tamaela saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Ambon Tahun 2026 bertema Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon, yang berlangsung di Hotel Santika Ambon, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Tamaela, Pokir menjadi salah satu instrumen penting DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran sekaligus mendukung arah pembangunan daerah. Aspirasi tersebut dihimpun melalui berbagai kegiatan kedewanan, mulai dari reses, rapat dengar pendapat hingga kunjungan kerja anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan.
Karena itu, ia menilai sinkronisasi Pokir dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus menjadi perhatian serius agar aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Tantangan yang sering kita hadapi di lapangan adalah bagaimana memastikan agar pokok-pokok pikiran DPRD ini selaras dan terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan daerah, baik itu RKPD, KUA-PPAS hingga APBD, tanpa menabrak koridor regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sinkronisasi yang baik tidak hanya mencegah tumpang tindih program, tetapi juga memastikan ketepatan sasaran pembangunan serta menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui Bimtek tersebut, Tamaela berharap anggota DPRD Kota Ambon mendapatkan pemahaman teknis yang lebih komprehensif terkait mekanisme penginputan dan penyaluran Pokir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
Keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku dalam kegiatan tersebut juga dinilai strategis, terutama untuk memberikan pemahaman dari perspektif pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, pemahaman terhadap aspek hukum dan standar akuntabilitas sejak tahap perencanaan merupakan langkah penting untuk mencegah potensi temuan pemeriksaan maupun persoalan hukum di kemudian hari.
“Dengan memahami rambu-rambu hukum dan standar akuntabilitas sejak tahap perencanaan, kita dapat memitigasi potensi temuan atau permasalahan hukum di kemudian hari. Sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon,” ujarnya.
Tamaela juga meminta seluruh anggota DPRD mengikuti setiap tahapan Bimtek secara serius dan aktif. Ia berharap forum tersebut dimanfaatkan sebagai ruang diskusi untuk mengidentifikasi sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala teknis yang selama ini dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Bimtek ini menghadirkan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, serta Benny Pandam Nugroho, Pemeriksa Ahli Madya yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.
Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam dua sesi, yakni pemaparan materi secara panel dan forum diskusi kelompok (FGD) yang melibatkan anggota DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Forum tersebut diarahkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan serta sinkronisasi Pokir dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
Bimtek ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas anggota DPRD Kota Ambon dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui proses perencanaan dan penganggaran yang tertib, transparan, serta akuntabel.***
Komentar