JAKARTA – Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Pemuda Muhammadiyah Maluku menyatakan dukungan terhadap keputusan Komisi III DPR RI yang mempertahankan posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Komandan Wilayah KOKAM Maluku, Imran Marasabessy (Rony), menegaskan sikap tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar A. Tawalla, serta hasil kesepakatan dalam kegiatan Retreat KOKAM Nasional di Cikeas, Bogor.
“Polri tetap di bawah Presiden. Itu merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam sistem demokrasi,” ujar Rony saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (16/2/2026).
Menurutnya, keputusan tersebut konsisten dengan agenda reformasi sektor keamanan yang menempatkan kepolisian sebagai alat negara di bawah kendali sipil.
Ia menilai wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri berpotensi mengganggu loyalitas institusi serta membuka ruang bagi kepentingan politik praktis.
Karena itu, penguatan fungsi pengawasan melalui DPR RI dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dinilai sebagai langkah yang lebih tepat tanpa harus mengubah struktur kelembagaan yang telah berjalan.
Rony juga mengingatkan agar kritik terhadap kinerja kepolisian tetap bersifat konstruktif dan tidak mengarah pada pelemahan institusi secara menyeluruh.
“Jika kepercayaan publik menurun, maka stabilitas sosial juga bisa terdampak,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemuda Muhammadiyah bersama KOKAM berkomitmen mengawal semangat reformasi dengan mendorong terwujudnya Polri yang humanis, profesional, dan semakin dekat dengan masyarakat.
Dukungan tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari kontribusi organisasi dalam menyukseskan program pemerintah menuju Indonesia Maju dan visi Indonesia Emas 2045.
Sebagai informasi, Pemuda Muhammadiyah Maluku mengirim dua kadernya untuk mengikuti Retreat KOKAM Nasional di Cikeas, yakni Adam Latuconsina dan Imran Marasabessy.***
Komentar