Ambon, Maluku– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku menyoroti sejumlah isu strategis daerah dalam Rapat Pleno II yang digelar di Ambon, Minggu (15/3/2026).
Isu yang mengemuka dalam forum tersebut antara lain kondisi fiskal daerah yang dinilai belum menggembirakan, tingginya angka kemiskinan di Maluku, hingga perlindungan hak-hak masyarakat dalam rencana pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Rapat pleno dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Maluku Umar Lessy, didampingi Sekretaris DPD Golkar Maluku Anos Jeremias, serta dihadiri jajaran pengurus Partai Golkar Maluku periode 2025–2030.
Dalam arahannya, Lessy menegaskan komitmen Partai Golkar untuk tetap memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
“Kita harus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah ini. Kondisi fiskal memang belum begitu positif, tetapi di tengah keterbatasan itu kita harus lebih kreatif,” kata Lessy.
Golkar juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif menciptakan iklim investasi yang kondusif di Maluku. Menurut Lessy, keberhasilan menarik investasi tidak hanya bergantung pada kemudahan perizinan, tetapi juga pada jaminan keamanan dan kenyamanan bagi investor.
“Kita harus mendorong pemerintah daerah memberikan ruang yang kondusif bagi masuknya investasi. Banyak peluang investasi yang datang, tetapi faktor keamanan dan kenyamanan juga menjadi hal penting selain perizinan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Golkar turut menyoroti kondisi Maluku yang hingga kini masih masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di Indonesia. Kondisi ini dinilai menjadi ironi mengingat potensi sumber daya alam Maluku yang sangat besar.
Menurut Golkar, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih inklusif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada rencana groundbreaking proyek Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Pemerintah pusat disebut telah mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim terpadu guna menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan di wilayah proyek, termasuk pemenuhan hak-hak masyarakat.
Lessy menegaskan, penyelesaian hak masyarakat harus menjadi prioritas agar proyek strategis nasional tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Prinsipnya kita menyambut baik investasi yang masuk ke Maluku, tetapi hak-hak masyarakat dan kearifan lokal harus tetap dihormati,” tegasnya.
Pengalaman penyelesaian hak masyarakat di Pulau Nustual juga menjadi perhatian. Penetapan nilai apresial tanah sebesar Rp14.000 per meter persegi dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pemilik hak.
DPD Partai Golkar Maluku, kata Lessy, bahkan telah menyampaikan ketidaksetujuan terhadap nilai tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dalam skema pengembangan Blok Masela, terdapat dua lokasi yang direncanakan menjadi fasilitas onshore, yakni Pulau Nustual dan Pulau Yamdena di wilayah Lermatang. Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan juga telah memberikan status pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 662 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
Golkar berharap kehadiran proyek Blok Masela tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku.***
Komentar