Ambon, Maluku— Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Provinsi Maluku, Dr. Achmad Jais Ely, menunjukkan pendekatan berbeda dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sekaligus penyampaian target retribusi Tahun 2026.
Dalam forum tersebut, ia tampil lugas, jujur, dan tidak sekadar menyampaikan laporan normatif yang bersifat “bapak senang”, melainkan membuka kondisi riil yang dihadapi dinasnya.
Dalam evaluasi itu, Ely menegaskan, evaluasi tidak boleh dibangun di atas angka-angka yang terlihat baik semata, tetapi harus berpijak pada fakta di lapangan.
“Kalau kita tidak jujur melihat kondisi riil PAD, maka kita akan terlambat melakukan pembenahan. Evaluasi harus dimulai dari fakta, bukan sekadar angka yang menyenangkan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa orientasi kerja ke depan bukan hanya mengejar capaian administratif, tetapi memastikan adanya perbaikan sistem yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Sejumlah persoalan krusial pun disinggung secara terbuka, mulai dari potensi kebocoran, lemahnya pengawasan, hingga belum optimalnya sektor perdagangan dalam mendorong PAD.
“Kita tidak boleh bekerja hanya untuk terlihat baik di atas kertas. Yang kita kejar adalah perbaikan sistem agar ke depan lebih kuat dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Pendekatan ini mencerminkan dorongan kuat terhadap evaluasi total dan pembenahan sejak dini, sebuah langkah yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga mencerminkan perubahan kultur birokrasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
Apa yang disampaikan Kadis Indag tersebut dinilai memiliki relevansi kuat dengan visi pembangunan Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, yakni “Transformasi Maluku Menuju Maluku yang Maju, Adil dan Sejahtera” dalam bingkai Sapta Cita Lawamena.
Secara khusus, langkah ini sejalan dengan misi pertama yang menekankan peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inklusif, dan berbasis merit system.
Kejujuran dalam penyampaian laporan PAD menjadi wujud konkret dari reformasi birokrasi yang diamanatkan dalam visi tersebut.
Tidak hanya itu, keterbukaan dalam mengidentifikasi kelemahan juga mendukung misi pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam mendorong optimalisasi sektor perdagangan sebagai bagian dari penguatan PAD dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini juga berkaitan dengan agenda peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kebijakan daerah, di mana data yang akurat dan transparan menjadi dasar utama dalam merumuskan program yang tepat sasaran.
Apresiasi atas pendekatan ini datang dari DPD KNPI Maluku.
Melalui Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Opini Publik, M. Fahrul, KNPI menilai sikap yang ditunjukkan Kadis Indag sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung arah pembangunan daerah.
“Kami melihat ada keberanian dan kejujuran dalam menyampaikan kondisi riil PAD. Ini langkah penting dan tidak mudah dalam birokrasi,” ujar Fahrul.
Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya bagian dari evaluasi internal, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi dalam menjaga arah kebijakan pembangunan agar tetap berada pada jalur yang benar sesuai semangat Lawamena – Par Maluku Pung Bae.
“Ini sejalan dengan semangat Lawamena. Bukan hanya slogan, tapi harus diwujudkan dalam kerja nyata seperti ini,” tegasnya.
Fahrul juga menilai bahwa pola kepemimpinan yang ditunjukkan mantan ASN kementerian itu memiliki nilai strategis dan edukatif, terutama dalam membangun budaya birokrasi yang sehat dan profesional.
Transparansi, evaluasi dini, serta keberanian menyampaikan fakta dinilai sebagai fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern.
“Ke depan, ini bisa menjadi role model bagi dinas lain. Kejujuran dalam laporan, evaluasi dini, dan keberanian membuka fakta harus menjadi budaya birokrasi,” tambahnya.
Secara keseluruhan, rapat koordinasi ini tidak hanya menjadi forum evaluasi rutin, tetapi juga menjadi refleksi arah baru birokrasi di Maluku.
“Pendekatan yang ditunjukkan Dinas Indag itu memperlihatkan reformasi tidak hanya berbicara pada tataran konsep, tetapi mulai diterjemahkan dalam praktik nyata yang selaras dengan visi besar pembangunan daerah,” pungkasnya.***
Komentar