Piru, Maluku– Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Seram Bagian Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polres SBB dan Pemerintah Daerah menertibkan aktivitas tambang Cinabar ilegal di kawasan Iha–Luhu.
Dukungan ini ditegaskan karena tambang ilegal tersebut dinilai merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, sekaligus menghambat pembangunan daerah.
“IMM SBB mendukung penuh Polres SBB untuk menertibkan aktivitas tambang di Sinabar. Penambangan liar itu merusak keseimbangan alam, menumbangkan pohon-pohon, dan meninggalkan lobang-lobang galian yang berpotensi menyebabkan longsor. Lebih parah lagi, banyak masyarakat jadi korban karena tidak ada standar keselamatan kerja,” tegas Ketua Umum PC IMM SBB dalam keterangannya, Rabu (03/09).
Selain menyoroti aspek penegakan hukum, IMM SBB juga mendorong adanya itikad baik dari pemerintah daerah untuk mencari solusi jangka panjang.
Menurut Ketua Umum PC IMM SBB, salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan mendirikan koperasi atau badan usaha rakyat yang sah, sehingga aktivitas tambang dapat terkontrol, tidak merusak lingkungan, serta meminimalisir jatuhnya korban jiwa.
“Pemda jangan hanya menutup tanpa solusi. Rakyat juga butuh hidup. Kalau ada pengelolaan berbasis koperasi yang legal, aman, dan berizin, maka aktivitas itu bisa diawasi dengan baik,” tambahnya.
Tak hanya soal Cinabar, IMM SBB juga menyoroti potensi besar sumber daya alam lain di SBB, khususnya nikel yang saat ini menjadi primadona dunia.
Belakangan, publik ramai memperbincangkan sengketa lahan antara PT Manuse Prima Mining (MPM) dan PT Bina Sewangi Raya di wilayah SBB.
IMM SBB mendesak Pemda SBB untuk lebih serius mempelajari dan mengawal potensi besar tersebut agar tidak hanya menjadi ajang konflik kepentingan.
Dengan adanya kepastian hukum dan tata kelola yang baik, potensi nikel bisa menjadi tulang punggung bagi kemajuan perekonomian daerah.
“Mengelola kekayaan alam harus dengan cara yang benar. Jangan sampai potensi besar ini hilang hanya karena kita gagal menyiapkan regulasi yang kuat. Kalau Pemda mampu hadir dengan kebijakan yang jelas, maka hasilnya akan kembali ke rakyat dan daerah akan maju,” pungkas. ***
Komentar