TANIMBAR, TRENDING-MALUKU.COM, – Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kembali dihadapkan pada situasi kritis.
Berbagai polemik dan aksi yang terus merongrong keberlanjutan proyek diduga membuat INPEX pusat mulai gerah. Skenario untuk kembali ke opsi offshore (lepas pantai) pun disebut semakin menguat.
Isu Offshore Mulai Mencuat dari Ambon
Informasi yang dihimpun menyebutkan, manajemen INPEX pusat tengah mempertimbangkan serius opsi kembali ke offshore jika kondisi di Lermatang tidak kunjung kondusif.
Hal ini mencuat setelah beredarnya rencana aksi demonstrasi di kantor pusat INPEX oleh sejumlah oknum. Aksi tersebut disebut terkait tuntutan agar hak ulayat atas tanah seluas 662 hektare di Lermatang dihargai dengan ganti untung yang adil.
Seorang tokoh Tanimbar yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa isu kembali ke opsi offshore menyeruak datang dari tingkat provinsi.
Ia menyampaikan bahwa potensi offshore mulai diperbincangkan di pusat dan bahwa pusat mulai tidak nyaman dengan situasi di Lermatang.
Menurutnya, pusat mulai gerah dengan berbagai situasi tidak kondusif di Lermatang terkait PSN Blok Masela bahwa bila kondisi itu terus berlanjut, pembahasan untuk kembali ke offshore sudah ada di pusat, sebagaimana disampaikannya melalui telepon kepada media pada Sabtu (22/08/2026).
Pusat Mulai Gerah dengan Aksi di Lermatang
Menurutnya, informasi tersebut disampaikan berkaitan dengan adanya rencana aksi demonstrasi di kantor pusat INPEX oleh beberapa oknum. Mereka menuntut agar hak ulayat atas lahan 662 ha di Lermatang dihargai dengan ganti untung yang adil.
“Aksi-aksi seperti ini yang membuat investor merasa tidak nyaman. Padahal proyek ini sudah berjalan dan sangat strategis bagi daerah dan nasional,” imbuhnya.
Ia pun berharap agar situasi aman dan kondusif di Lermatang tetap dijaga dan dikawal bersama. Menurutnya, rasa nyaman bagi investor sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan PSN di Lermatang.
“Kita semua berharap situasi tetap kondusif. Jangan sampai polemik dan aksi yang tidak perlu membuat investor lari, dan proyek strategis nasional ini terancam batal,” katanya.
Alarm Serius bagi Pemerintah Daerah
Sinyal kembalinya INPEX ke opsi offshore menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Jika benar-benar direalisasikan, dampaknya tidak hanya pada mundurnya target produksi Blok Masela, tetapi juga pada hilangnya potensi ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat Tanimbar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak INPEX pusat belum memberikan keterangan resmi terkait wacana tersebut. Namun, tekanan dari pusat semakin terasa, dan pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah persuasif terhadap aksi dan agenda-agenda aksi para pihak agar PSN Blok Masela tetap berjalan sesuai rencana.
Di tengah situasi seperti ini, Lermatang masih “seksi” dengan persoalan ganti untung tanam tumbuh yang tak kunjung terealisasi.
Pendataan yang telah menghasilkan angka signifikan, 556 pemilik kebun, 7.048.439 tanam tumbuh, tiga rumah tinggal permanen, dan 479 rumah kebun, justru berujung pada polemik baru.
Target PSN 2026 Terancam
Aksi pemuda dan masyarakat yang melakukan blokade di beberapa fasilitas INPEX dan di lokasi 662 Ha menambah panjang kerumitan persiapan tersebut.
Ancaman dan blokade di areal 662 ha pastinya menambah ketidaknyamanan para pihak dalam upaya percepatan pembangunan Blok Masela.
Pemerintah sendiri telah menargetkan penyelesaian appraisal dan pembayaran ganti untung pada minggu kedua Oktober 2026 agar pembangunan fisik pasca-groundbreaking dapat langsung dikerjakan tanpa kendala.
Namun, dengan masih terjadinya aksi blokade dan belum tuntasnya pembayaran, target tersebut menghadapi risiko besar.
Setiap hari penundaan akibat konflik di lapangan berdampak langsung pada mundurnya jadwal produksi Blok Masela yang telah dinanti sejak lama.
Sementara penghentian berbagai aktivitas tersebut barang tentu bisa menjadi acuan kuat untuk opsi offshore terbuka lebar.
Peralihan Onshore-Offshore
Dalam sejarahnya, Blok Masela memang semula dirancang sebagai proyek offshore sebelum pemerintah menginstruksikan perubahan ke onshore pada 2010, keputusan yang justru memicu penundaan signifikan dan membuat Shell mundur dari konsorsium.
Kini, ketika opsi offshore kembali mencuat, publik berhak bertanya: apakah ini benar-benar respons terhadap ketidakondusifan di Lermatang, atau justru sinyal bahwa komitmen terhadap pembangunan darat dan penyelesaian hak masyarakat adat mulai mengendur?
Yang jelas, selama ganti untung tanam tumbuh belum tuntas dan blokade masih terjadi, narasi “kembali ke offshore” akan terus menjadi kartu yang dimainkan dan Lermatang serta Tanimbar akan terus berada di pusaran ketidakpastian.
Angin Segar dari Lermatang
Ketika media ini mengonfirmasi kepada Brampi Moriolkossu, Sekda Tanimbar, Kamis (5/11/2026), terkait rencana aksi dan boikot yang akan dilakukan oleh pemuda Lermatang, Sekda menyatakan pemuda Lermatang tidak melakukan itu.
“Sesuai pertemuan kami dengan Pemuda Desa Lermatang pada Selasa (3/11/2026), Pemuda menyatakan menjamin untuk tidak akan memboikot PSN,” jelas Sekda.
Hal ini membawa angin segar bagi kondusifitas di areal 662 ha PSN Blok Masela yang terjamin ketertiban dan kenyamanan keberlanjutan proyek tersebut.
Komentar