Masohi, Maluku– Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik Maluku, Drs. H. Darul Kutni Tuhepaly menyoroti arah pembangunan Kabupaten Maluku Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Zulkarnain Awat Amir dan Wakil Bupati Mario Lawalata. Perluasan akses pendidikan di wilayah terpencil, hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dinilai menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah menuju 2029.
Kepada wartawan di Ambon, Sabtu (24/10), Tuhepaly mengatakan, perkembangan sejumlah program pemerintah daerah perlu dicermati sebagai bagian dari upaya membangun fondasi kemajuan Maluku Tengah. Menurutnya, tantangan pembangunan tidak hanya terletak pada penyusunan program, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menerjemahkan kebijakan menjadi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan Maluku Tengah harus memiliki arah yang jelas. Pendidikan perlu diperkuat, potensi sumber daya alam harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur harus menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses,” ujar ujar mantan legislator Maluku itu.
Ia menilai, visi pembangunan “Membangun Maluku Tengah yang Maju, Sejahtera, Rukun, dan Berkeadilan” melalui tagline “MALTENG BANGKIT” menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi daerah sebagai dua agenda penting dalam pemerintahan Zulkarnain Awat Amir–Mario Lawalata periode 2025–2029.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penyediaan akses internet berbasis Starlink pada 30 sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang dilengkapi perangkat pembangkit listrik atau genset. Program tersebut dilaporkan menjangkau sekitar 1.500 siswa dan ratusan guru.
Menurut Tuhepaly, perluasan akses digital di sekolah terpencil merupakan langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan kawasan yang selama ini terkendala jaringan komunikasi.
“Ketika sekolah di wilayah terpencil mulai mendapatkan akses internet, peluang siswa dan guru untuk mengembangkan proses pembelajaran menjadi lebih terbuka. Ini bukan sekadar soal jaringan, melainkan bagaimana anak-anak di Maluku Tengah memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik,” katanya.
Ia menambahkan, penyediaan fasilitas digital perlu diikuti peningkatan kompetensi guru, ketersediaan perangkat pembelajaran, pemeliharaan jaringan, dan dukungan listrik yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran.
Selain itu, penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG), pelatihan teknologi, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta fasilitasi sertifikasi menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
Tuhepaly berpandangan, keberhasilan pembangunan pendidikan harus diukur melalui peningkatan mutu pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, dan kesempatan yang lebih merata bagi siswa di seluruh wilayah Maluku Tengah.
Di sektor ekonomi, perhatian diarahkan pada upaya pemerintah daerah mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan, terutama pala dan kelapa. Kedua komoditas tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, sekaligus memperkuat pendapatan petani dan membuka lapangan kerja.
Dalam rencana pengembangan industri daerah, terdapat rencana investasi pembangunan pabrik pengolahan pala senilai sekitar Rp140 miliar dan pabrik kelapa sekitar Rp500 miliar.
Tuhepaly menilai, hilirisasi merupakan langkah penting untuk mengubah pola ekonomi yang selama ini banyak bertumpu pada penjualan bahan mentah menjadi kegiatan produksi yang menghasilkan nilai tambah lebih besar di daerah.
“Maluku Tengah memiliki kekayaan alam yang dapat menjadi kekuatan ekonomi. Tantangannya adalah bagaimana potensi pala, kelapa, sagu, dan komoditas lainnya tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dikembangkan melalui pengolahan, perluasan pasar, dan perlindungan produk lokal,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa rencana investasi perlu dikawal hingga tahap realisasi. Kepastian pembiayaan, kesiapan bahan baku, kemitraan dengan petani, penyerapan tenaga kerja lokal, dan keberlanjutan operasional harus menjadi bagian dari perencanaan agar manfaatnya tidak hanya berhenti pada nilai investasi.
Penguatan ekonomi daerah juga berkaitan dengan perlindungan identitas dan reputasi produk unggulan. Pada 22 Oktober 2026, Bupati Zulkarnain Awat Amir bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Farida Wahid, untuk membahas upaya pendaftaran Indikasi Geografis bagi komoditas lokal, termasuk Pala Banda dan sagu.
Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap produk khas daerah, menjaga identitas asal produk, serta meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas.
Menurut Tuhepaly, perlindungan produk lokal akan memberikan manfaat lebih optimal apabila diikuti peningkatan mutu, penguatan kelembagaan petani, pengolahan hasil produksi, dan strategi pemasaran yang berkelanjutan.
Di sisi lain, pengembangan Blok Masela juga menjadi bagian dari agenda strategis pembangunan ekonomi kawasan. Proyek yang diperkirakan bernilai sekitar Rp390 triliun itu memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan membuka peluang keterlibatan pelaku usaha lokal.
Pemerintah daerah mendorong perjuangan partisipasi daerah atau participating interest (PI) sebesar 10 persen sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun, manfaat ekonomi dari skema tersebut masih bergantung pada perkembangan proyek, kepastian mekanisme partisipasi, serta realisasi penerimaan.
Tuhepaly menilai, potensi investasi berskala besar harus dihubungkan dengan kepentingan masyarakat daerah. Keterlibatan tenaga kerja lokal, penguatan usaha kecil, peningkatan keterampilan masyarakat, dan perbaikan pelayanan publik perlu menjadi bagian dari orientasi pembangunan ekonomi.
“Investasi besar harus memberikan dampak yang nyata bagi daerah. Yang perlu dikawal bukan hanya nilai investasinya, tetapi juga kesempatan kerja, keterlibatan pengusaha lokal, dan manfaat ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, lanjut Tuhepaly, berdasar data yang diperoleh pada sektor infrastruktur, pemerintah Kabupaten bertajuk Pamahanu usa itu telah mengusulkan 39 kegiatan sumber daya air kepada Kementerian Pekerjaan Umum pada 2026.
“Ini luar biasa. Usulan tersebut meliputi pengamanan pantai untuk mengurangi abrasi, pembangunan talud, sabo dam, normalisasi sungai, serta pengembangan jaringan irigasi,” bebernya.
Program-program itu diarahkan untuk mendukung perlindungan kawasan permukiman, mengurangi risiko bencana di lokasi yang membutuhkan penanganan, dan memperkuat produktivitas pertanian.
Diakui, Malteng kabupaten kepulauan sehingga pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Tuhepaly menegaskan, kesinambungan program menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mengawal pembangunan daerah hingga akhir periode pemerintahan.
Menurutnya, capaian pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang direncanakan. Hasilnya harus terlihat dalam peningkatan kualitas pendidikan, terbukanya kesempatan kerja, bertambahnya nilai ekonomi komoditas lokal, membaiknya pelayanan publik, serta semakin meratanya pembangunan infrastruktur.
Dalam agenda pembangunan 2025–2029, pemerintah daerah juga menargetkan penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan pengembangan potensi pangan serta energi. Salah satu sasaran yang tercantum dalam gambaran program adalah penurunan tingkat kemiskinan dari angka acuan 15,25 persen menjadi di bawah 12 persen.
Target tersebut membutuhkan kebijakan yang konsisten, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas masyarakat, serta evaluasi berdasarkan data statistik resmi.
Tuhepaly memandang, agenda MALTENG BANGKIT akan memiliki arti penting apabila pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara merata, termasuk warga di pulau-pulau, negeri adat, dan kawasan terpencil.
“Keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus dirasakan masyarakat. Karena itu, program yang sudah berjalan perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sementara program yang masih direncanakan harus dikawal agar benar-benar terlaksana,” ujarnya.
Ia berharap kesinambungan pembangunan di bawah kepemimpinan Zulkarnain Awat Amir dan Mario Lawalata dapat memperkuat fondasi Maluku Tengah menuju daerah yang lebih maju, mandiri secara ekonomi, dan berkeadilan dalam pelayanan maupun pemerataan pembangunan.
“Dengan agenda pendidikan, hilirisasi sumber daya alam, penguatan investasi, dan pembangunan infrastruktur yang saling mendukung, tantangan pemerintah daerah selanjutnya adalah memastikan visi MALTENG BANGKIT diterjemahkan menjadi hasil yang terukur dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya.***
Komentar