Ambon, Maluku– Advokat dan Praktisi Hukum Soetrisno Hatapayo meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit dan rekening simpanan pada BRI Unit Batu Merah, Branch Office Ambon, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp4,29 miliar.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul penetapan tiga orang sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku pada Senin, 2 November 2026.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial SRP, yang merupakan Mantri atau petugas kredit BRI Unit Batu Merah, serta SJ dan MRW yang berperan sebagai calo atau perantara pengajuan kredit.
Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (KUPRA), dan Kredit Kemitraan selama periode 2022 hingga 2024.
Penyidik mengungkap adanya dua modus yang digunakan, yakni pengajuan kredit menggunakan identitas orang lain atau dikenal dengan istilah *topengan*, serta pengajuan kredit dengan plafon yang dinaikkan melebihi jumlah sebenarnya yang diajukan debitur atau disebut *tempilan*.
Dalam konstruksi perkara tersebut, SRP selaku Mantri berperan mengoordinasikan para calo atau perantara untuk mencari orang yang bersedia meminjamkan identitasnya.
SRP juga menentukan jenis usaha dan usulan plafon kredit, menginput omzet usaha calon debitur dalam formulir analisis dan evaluasi aplikasi bank, hingga mengarahkan jawaban calon debitur saat proses verifikasi.
Bahkan, berdasarkan keterangan penyidik yang diberitakan kepada publik, SRP menguasai dana pencairan kredit yang menggunakan identitas orang lain serta sebagian dana dari pencairan kredit yang plafonnya telah dinaikkan.
Sementara itu, SJ dan MRW berperan sebagai calo atau perantara yang mencari warga untuk meminjamkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) dengan imbalan tertentu. Dalam proses tersebut, disiapkan pula Surat Keterangan Usaha (SKU) yang disesuaikan dengan nominal kredit serta foto calon debitur seolah-olah memiliki usaha.
Ketiga tersangka terlibat dalam rangkaian proses yang menyebabkan fasilitas kredit tersebut tidak dibayarkan angsurannya sehingga mengalami kemacetan.
Menyikapi perkembangan tersebut, Hatapayo menilai penetapan tiga tersangka tidak boleh menjadi batas akhir penyidikan. Kejati Maluku perlu mengembangkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, maupun keterkaitan dengan proses penyaluran kredit tersebut.
”Penetapan tiga tersangka ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh konstruksi perkara. Penyidik jangan hanya berhenti pada Mantri dan dua orang calo. Ada proses administrasi, verifikasi, analisis, persetujuan, pencairan, hingga pengawasan kredit yang harus dibuka secara menyeluruh,” tegasnya.
KEPALA UNIT BRI BATU MERAH HARUS DIDALAMI
Menurut Hatapayo, salah satu aspek penting yang perlu didalami penyidik adalah fungsi dan tanggung jawab Kepala Unit BRI Batu Merah selama periode terjadinya dugaan penyimpangan kredit tersebut.
Ia mempertanyakan bagaimana praktik pengajuan kredit menggunakan identitas orang lain dan manipulasi data usaha dapat berlangsung selama kurun waktu 2022 – 2024 hingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp4,29 miliar.
”Pertanyaan mendasarnya, bagaimana mekanisme pengawasan internal berjalan selama praktik tersebut berlangsung? Apakah Kepala Unit mengetahui adanya penyimpangan dalam proses penyaluran kredit? Apakah fungsi pengawasan dan pengendalian operasional telah dijalankan sebagaimana mestinya? Ini yang harus dijawab melalui penyidikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyaluran kredit perbankan bukanlah proses yang hanya melibatkan seoran Mantri. Terdapat tahapan pemeriksaan dokumen, verifikasi calon debitur, analisis kelayakan usaha, rekomendasi, persetujuan kredit, pencairan, hingga pengawasan terhadap penggunaan fasilitas kredit.
Karena itu, Kepala Unit sebagai pimpinan operasional perlu dimintai keterangan secara mendalam mengenai sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap aktivitas Mantri dan petugas lainnya.
”Jangan sampai penyidikan hanya berfokus pada pihak yang menjalankan pekerjaan di lapangan, sementara tanggung jawab pejabat yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian operasional tidak didalami. Kami tidak mengatakan Kepala Unit otomatis terlibat tindak pidana, tetapi pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawabnya harus diperiksa secara objektif,” tegasnya.
Hatapayo meminta penyidik menelusuri apakah terdapat persetujuan kredit yang tidak sesuai prosedur, apakah dokumen calon debitur pernah diverifikasi secara langsung, serta apakah terdapat indikasi penyimpangan yang diketahui tetapi tidak ditindaklanjuti.
Menurutnya, apabila ditemukan bukti adanya kesengajaan, kerja sama, maupun pembiaran yang memenuhi unsur tindak pidana, maka pihak terkait harus diproses sesuai ketentuan hukum.
TELUSURI PEJABAT PEMUTUS KREDIT DAN ALIRAN DANA
Lebih lanjut, Hatapayo meminta Kejati Maluku memperluas pemeriksaan terhadap pejabat pemutus kredit, petugas administrasi, bagian operasional, serta fungsi pengawasan internal BRI.
Menurutnya, penyidik harus mengungkap siapa yang melakukan verifikasi dokumen, siapa yang memberikan rekomendasi, siapa yang memiliki kewenangan menyetujui kredit, dan siapa yang bertanggung jawab atas pencairan dana.
Selain itu, penelusuran aliran dana atau *follow the money* harus menjadi perhatian utama.
”Jangan hanya membuktikan siapa yang mengajukan kredit dan siapa yang mencairkan uang. Penyidik harus mengungkap siapa yang menguasai dan menikmati hasil pencairan tersebut. Periksa rekening penerima, transaksi lanjutan, penarikan tunai, serta kemungkinan adanya pembagian dana kepada pihak lain,” jelasnya.
Ia meminta agar pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada pihak internal BRI, tetapi mencakup seluruh pihak eksternal yang diduga menyediakan identitas calon debitur, menyiapkan dokumen usaha, menjadi perantara, maupun menerima aliran dana hasil pencairan kredit.
TIGA TERSANGKA BUKAN BATAS AKHIR PENYIDIKAN
Hatapayo menegaskan, penetapan SRP, SJ, dan MRW sebagai tersangka harus menjadi momentum bagi Kejati Maluku untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut.
Menurutnya, apabila dalam pengembangan penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, baik pejabat internal maupun pihak eksternal BRI, penyidik harus menindaklanjutinya tanpa pandang bulu.
”Penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai hanya pihak yang berada di lapangan diproses, sementara apabila ada pihak lain yang turut mengendalikan, memfasilitasi, atau menikmati hasil kejahatan justru tidak terungkap,” ujarnya.
Ia menambahkan, prinsip praduga tidak bersalah tetap harus dihormati. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan kewenangan, maupun keterkaitan dengan proses terjadinya dugaan penyimpangan.
”Semua harus terang. Siapa yang mengajukan, siapa yang memverifikasi, siapa yang menyetujui, siapa yang mengawasi, dan siapa yang menikmati uang pencairan kredit harus diungkap secara profesional berdasarkan alat bukti. Kejati Maluku harus mengusut perkara ini sampai tuntas,” tutup Hatapayo.***
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komentar