JAKARTA – Partai Demokrat melalui ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan tidak akan mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul dinamika politik terkait keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari posisi orang nomor dua di Indonesia.
Sikap tersebut disampaikan dalam pernyataan pers resmi merespons perkembangan politik nasional.
Demokrat kata AHY memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.
Dalam pernyataannya, Demokrat menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Atas dasar ketentuan tersebut, Demokrat menegaskan tidak memiliki agenda untuk mengusulkan figur tertentu sebagai pengganti Gibran. Partai berlambang mercy itu menghormati kewenangan Presiden dalam proses pengusulan serta kewenangan MPR dalam menentukan Wakil Presiden.
Selain menyampaikan sikap politiknya, Demokrat juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga situasi nasional tetap kondusif dan tidak terbawa spekulasi di tengah perkembangan politik yang berlangsung.
Demokrat menilai, dinamika politik dan proses konstitusional tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional yang sedang berjalan.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” demikian penegasan AHY dalam pernyataan pers tersebut.
Partai Demokrat juga kata dia, memberi ruang refleksi agar seluruh pihak tidak mendahului mekanisme ketatanegaraan dengan berbagai spekulasi mengenai figur yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegas AHY.
AHY kembali menegaskan tidak mengajukan nama dan menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai kewenangan konstitusionalnya.
Sikap ini sekaligus menjadi penegasan posisi politik Demokrat dalam merespons dinamika di tingkat nasional, dengan menempatkan mekanisme konstitusi sebagai dasar penyelesaian persoalan ketatanegaraan.***
Komentar