Ambon, Maluku– Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, secara tegas mengungkap praktik eksploitasi yang selama ini dialami pedagang di Pasar Mardika.
Dalam wawancara eksklusif memperingati 100 hari kerja, Jumat (30/05), ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ambon kini mengambil sikap tegas terhadap pungutan liar (pungli) yang selama ini membebani pedagang kecil.
“Pedagang kita ini betul-betul dieksploitasi luar biasa. Mereka dipaksa membayar pungutan tinggi oleh oknum tak bertanggung jawab. Akibatnya, mereka harus menjual barang dalam ukuran kecil hanya untuk bertahan,” ungkap Wattimena.
Fenomena ini, menurutnya, bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap kerja keras rakyat kecil.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkot Ambon memfasilitasi relokasi pedagang ke Gedung Putih—fasilitas pasar baru yang lebih tertib dan bebas dari praktik pungli.
Langkah strategis lain yang telah dilakukan Pemkot adalah mengaktifkan Satgas Saber Pungli—gabungan Pemerintah Kota, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan Negeri.
Satgas ini bertugas memberantas segala bentuk pungutan liar di kawasan pasar dan ruang-ruang publik lainnya.
“Kami tidak sedang melawan pedagang. Mereka hanya ingin hidup layak dari usahanya. Yang kami lawan adalah premanisme yang menghisap keuntungan dari kerja keras mereka,” tegas Wattimena.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot juga telah merancang pembangunan kawasan Pasar Papalele, pusat perdagangan baru yang dirancang tidak hanya tertib secara tata ruang, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya lokal.
“Nantinya ini bukan sekadar pasar, tapi ruang hidup yang menghormati kearifan lokal. Pedagang bisa berdagang dengan nyaman, bahkan dengan berkebaya seperti masa lalu. Area ini akan jadi ikon baru kota, pusat kuliner malam, dan parkir terpusat,” jelas Walikota.
Ia menambahkan, konsep ini telah siap dan akan dieksekusi mulai tahun depan. Selain memberi ruang aman dan tertib bagi pedagang, kawasan ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bebas dari praktik-praktik merugikan masyarakat.
Walikota juga mengajak perguruan tinggi dan kalangan akademisi untuk ikut ambil bagian dalam menyusun masa depan kota Ambon.
“Kita butuh kajian ilmiah, bukan hanya kebijakan instan. Kota ini harus dikelola dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya yang utuh,” pungkasnya.***
Komentar