Ambon, Maluku — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk membuka secara transparan data penyerapan tenaga kerja pemuda yang diklaim telah mencapai belasan ribu orang sejak Gubernur Hendrik Lewerissa dilantik.
Desakan ini disampaikan menyusul pernyataan Gubernur dalam podcast RRI, 30 Juni 2025 lalu, yang menyebutkan bahwa pihaknya telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, hingga kini tidak ada publikasi resmi mengenai rincian data tersebut, termasuk jumlah pemuda yang terlibat di dalamnya.
Wakil Ketua Bidang Potensi Kepemudaan DPD KNPI Maluku, Sadam Bugis, mengatakan bahwa keterbukaan informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemuda Maluku benar-benar menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan hanya dijadikan objek dalam retorika politik.
“Kami menuntut keterbukaan informasi publik, khususnya terkait penyerapan tenaga kerja dari kalangan pemuda. Kalau benar ada belasan ribu yang terserap, mana datanya? Di sektor mana? Melalui program apa? Ini menyangkut nasib generasi muda Maluku,” tegas Sadam, Selasa (1/7).
Ia menilai bahwa penyampaian klaim tanpa dukungan data faktual berpotensi menciptakan disinformasi di tengah masyarakat. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
“Ini adalah kegagalan komunikasi publik dari seorang kepala daerah. Informasi mengenai ketenagakerjaan pemuda harus terbuka, bisa diakses dan dikaji publik. Jangan melempar angka tanpa tanggung jawab,” ujar Sadam.
KNPI juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi ketenagakerjaan anak muda di Maluku, terutama di Kota Ambon, yang dinilai masih belum menunjukkan perbaikan signifikan. Sadam mengingatkan bahwa data yang tidak terbuka justru bisa menyembunyikan persoalan struktural di balik kebijakan yang terlihat menjanjikan.
“Kalau pemerintah memang berkomitmen terhadap pengembangan potensi pemuda, maka harus dibuktikan dengan data dan program nyata. Bukan sekadar narasi politik,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Ketua KNPI Maluku, Arman Kalean, juga mengingatkan pentingnya keberpihakan terhadap pemuda dalam kebijakan ketenagakerjaan.
“Meminjam bahasa Bung Arman Kalean, jangan sampai di realitas lapangan, bonus demografi justru berubah menjadi bumerang demografi. Karena itu, data penyerapan tenaga kerja pemuda sangat penting untuk dibuka ke publik,” tegas Sadam.
KNPI Maluku mendesak Gubernur Maluku untuk segera menyampaikan klarifikasi resmi serta mempublikasikan data penyerapan tenaga kerja, terutama dari kalangan pemuda, melalui saluran informasi publik yang sah.
Ini penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, mendapatkan gambaran riil terhadap peluang kerja yang tersedia.
“Pemuda Maluku berhak tahu apakah mereka benar-benar dilibatkan dalam pembangunan daerah ini. Keterbukaan informasi bukanlah kebijakan tambahan, melainkan kewajiban,” tutup Sadam.
Untuk diketahui, dalam podcast salah satu media pelat merah yang disiarkan 30 Juni 2025, Gubernur Hendrik Lewerissa menyatakan bahwa sejak dirinya dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath dilantik untuk masa bakti 2025–2030, pihaknya telah bekerja keras mendorong sektor ekonomi dan lapangan kerja.
Bahkan telah menyerap beladan ribu tenaga kerja. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi terkait rincian penyerapan tenaga kerja, khususnya dari kelompok pemuda. ***
Komentar